Kehidupan Perempuan: Sebuah Perbandingan antara Indonesia dan India

Posted: 17 January 2018 by Batari Oja

Sekitar setengah dari gadis remaja (usia 18 tahun) di India tidak menyelesaikan SMP. Angka tersebut lebih tinggi di kalangan perempuan dewasa (di atas 18 tahun). Perempuan India rata-rata pernah menempuh bangku sekolah kurang dari empat tahun saja. Hanya satu dari empat perempuan (usia produktif) yang mampu bekerja pada sektor industri dan jasa di negara ini. Hal ini berimplikasi bagi perkembangan sosial dan ekonomi India sebagaimana yang telah dijelaskan pada esai sebelumnya.

Bagaimanapun, kehidupan perempuan di Indonesia lebih baik daripada di India. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan partisipasi kerja perempuan Indonesia dua kali lebih aktif daripada perempuan India. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia bukanlah negara maju. Agama yang menjadi mayoritas di sana, yakni Islam, dikenal sebagai agama yang tidak memperbolehkan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan (sebagaimana kasus di negara-negara Timur Tengah)1)tambahan penerjemah. Tetapi, Indonesia berbeda. Lantas, apa yang membuat kehidupan perempuan di Indonesia berbeda dari kehidupan perempuan di India2)Diambil dari jurnal yang lebih panjang dari V.. Santhakumar: What Works Against the Schooling and Work Participation of Girls in India: An assessment through a comparison with Indonesia?

Adat mahar kepada laki-laki tidak berkembang luas di Indonesia, sebaliknya, pihak keluarga mempelai laki-laki lah yang harus membayar sejumlah uang (emas kawin) kepada pihak mempelai perempuan. Tampaknya bangsa yang memiliki adat-istiadat ini (memberi mahar kepada pihak perempuan) cenderung memperhatikan pendidikan perempuan mereka3)Ashraf, N. Bau, N., Nunn, N. and Voena, A.  (2014) Bride Price and the Returns to Education for Women∗, http://www.people.hbs.edu/nashraf/BridePrice_Nov2014.pdf. Karenanya perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mendapat mahar yang tinggi pula.

Tempat tinggal perempuan setelah menikah juga merupakan hal penting. Perempuan di Indonesia mungkin tidak akan tinggal bersama dengan keluarga suaminya setelah menikah. Mereka masih boleh tinggal dengan orang tuanya sendiri (juga bersama suaminya) atau di rumah sendiri hanya bersama suaminya. Hal ini juga membantu pendidikan perempuan4)Bau, Natalie, `Cultural Norms, Strategic Behaviour, and Human Capital Investment,” 2014.Mimeo, Harvard University.. Karena, para orang tua mungkin tidak berpikir bahwa mendidik anak perempuan (itu tidak sia-sia dan 5)tambahan penerjemah )  bukan hanya menjadi keuntungan keluarga suami saja, (karena perempuan masih milik orangtuanya setelah menikah 6)tambahan penerjemah ). Pola tempat tinggal seperti ini turut membantu partisipasi kerja mereka setelah menikah, karena dengan begitu ibu dari perempuan bisa membantu menjaga anak-anak, sementara perempuan pergi bekerja. Oleh karena itu, perempuan Indonesia cenderung membantu secara finansial dan tetap mengurus orang tuanya bahkan setelah menikah.

Tidak ada ketakutan di antara para orang tua jika anak perempuan mereka yang belum menikah bekerja jauh dari rumah, kemudian bertemu dengan seseorang. Ketika saya mengunjungi beberapa orang tua (kelas menengah bawah) di berbagai bagian di Indonesia, mereka mengatakan dengan bebas tentang putri-putri mereka yang bekerja di luar kota dan memiliki hubungan asmara yang putus-nyambung. Hampir tidak ada perjodohan. Para orang tua tidak enggan mengirim putri mereka ke tempat yang jauh untuk bekerja. Karena itu pula, berjuta-juta perempuan Indonesia pergi ke Singapura, Malaysia, dan negara-negara Asia Barat untuk banyak jenis pekerjaan. Perempuan dari perdesaan pergi mencari kerja ke kota setelah tamat SMP. Di lokasi industri, buruh laki-laki dan perempuan tinggal di kamar yang berdekatan sehingga mereka bisa berinteraksi dengan bebas. Tingkat mobilitas perempuan yang tinggi juga membuat ruang gerak yang relatif aman bagi mereka. Sangat umum melihat perempuan pulang ke rumahnya di pinggiran kota dengan berkendara motor sendirian pada jam 11 atau 12 malam.

Perempuan yang sudah menikah di Indonesia relatif memiliki tingkat finansial yang lebih tinggi. Mereka kadang memiliki tanah warisan, menjalankan bisnis kecil-kecilan termasuk berdagang, dan punya aset yang terpisah dari aset suami mereka. Bahkan, ketika mereka cuti dari tempat kerja untuk melahirkan dan pascapersalinan misalnya, mereka tetap kembali untuk bekerja dan menjalankan bisnis. Perempuan yang belajar di universitas, para orang tua dari kelas menengah, dan hampir semua orang Indonesia berpikir pentingnya pekerjaan bagi perempuan. Saya bisa melihat bagaimana perempuan kelas menengah mendorong putrinya untuk pergi dan tinggal di luar kota dan bekerja, dan di situlah kemudian dia menemukan pasangan hidup.

Singkatnya, perempuan Indonesia menyelesaikan pendidikan sekolah dan berpartispasi dalam pekerjaan (berpenghasilan) di mana pun pekerjaan itu tersedia. Ini tidak dipengaruhi oleh usaha mempopulerkan nilai-nilai Islam yang digalakkan pemerintahan Soeharto dan kelompok-kelompok agama. Meski ada masalah di tempat kerja (gaji yang rendah, kerja kasar, dan kondisi tempat tinggal yang tidak begitu baik di beberapa kota), perempuan-perempuan ini tetap memilih untuk bekerja di sektor industri/jasa daripada menjadi petani, buruh tani, atau ibu rumah tangga.

Tidak jarang terlihat istri bekerja di kota sementara suaminya tetap bertani di desa. Seorang akademisi Indonesia mengatakan pada saya: “Ada pencairan peran gender di Indonesia. Baik laki-laki maupun perempuan, keduanya bisa menjadi pemenang, dan jika perempuan memiliki pekerjaan yang lebih baik, perempuan yang akan bekerja di luar, sementara laki-laki mungkin akan bekerja di rumah/sawah.” Perkembangan industri melalui kebijakan ekonomi bebas telah menciptakan pekerjaan untuk perempuan di Indonesia. Hal ini juga telah mengubah pola pikir orang tua tentang peran pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Meski dulu pernah ada diskriminasi terhadap perempuan untuk bekerja, namun kini hal itu telah berubah dengan sangat drastis. Tren yang berkembang saat ini adalah mendidik anak yang pandai dalam belajar. Pada beberapa kasus, para orang tua lebih memilih mengirim “anak perempuan yang pintar” daripada “anak laki-laki yang malas” ke universitas. Pada intinya, tidak ada hal yang melarang perempuan Indonesia untuk bersekolah.

Hal ini bukan berarti tidak ada isu diskriminasi gender di Indoensia. Sebagai contoh, ada keharusan untuk membuat ‘surat tidak keberatan’ dari orang tua atau suami untuk perempuan yang ingin bekerja di luar negeri, dan para akademisi menganggap ini sebagai sebuah refleksi tentang diskriminasi gender. Ada juga beberapa komunitas yang memberikan mahar kepada mempelai perempuan dan setelah menikah perempuan harus pindah sepenuhnya ke rumah laki-laki. Dalam kasus ini, posisi perempuan bisa jadi sulit karena mertuanya merasa telah membelinya dengan sejumlah uang dan oleh karena itu banyak pekerjaan akan diberikan kepadanya. Terlepas dari posisi perempuan yang relatif lebih baik di Indonesia, kendali laki-laki tetap berlaku dalam banyak hal dan ruang.

 

India dibandingkan dengan Indonesia

Sebagian besar orang di India memberikan mahar kepada pihak laki-laki, dan bukan kepada pihak perempuan. Bisa dikatakan bahwa praktik mahar kepada laki-laki ini tidak menghalangi perempuan India untuk mengenyam pendidikan, karena perempuan dari kasta tinggi dan kalangan masyarakat yang keadaannya lebih baik–yang juga memberikan mahar kepada pihak laki-laki–juga mendapatkan pendidikan. Kendati begitu, ada juga orang yang lebih memilih untuk menikahkan putrinya sedini mungkin tanpa memberikan mereka pendidikan tinggi karena mereka takut tingkat pendidikan yang tinggi akan menunda pernikahannya dan/atau membuat biaya mahar yang akan diberikan ke pihak laki-laki semakin tinggi. Ada dua tren yang berkembang di India saat ini. Orang-orang kelas menengah lebih suka memiliki menantu perempuan yang berpendidikan karena mereka bisa menjadi istri dan ibu yang “pandai”, dan oleh karena itu para orang tua dari kalangan ini memikirkan pendidikan terhadap perempuan. Meski begitu, preferensi pendidikan perempuan seperti itu tidak ada di kalangan kelas bawah, dan mereka lebih memilih menikahkan putri mereka tanpa terlebih dahulu memberikan mereka pendidikan yang cukup.

Di beberapa kalangan, perempuan pindah ke rumah suaminya setelah menikah. Walau hal itu tidak menghalanginya untuk mengenyam pendidikan, tetapi tetap akan menghalanginya untuk bekerja di luar. Ketakutan adanya bahaya yang mungkin terjadi (termasuk kemungkinan akan adanya hubungan asmara) cukup menghalangi mobilitas perempuan yang belum menikah jika pekerjaan mereka di lokasi yang jauh dari rumah. Oleh karena itu, mayoritas perempuan pergi/pindah ke dalam maupun ke luar India bersama dengan suami atau keluarganya.

Bahkan ketika perempuan pergi ke belahan dunia yang lain (seperti kasus perawat-perawat dari Kerala) keluarga akan tetap memiliki kendali atas ‘subjektivitas moral’ mereka seperti yang dikatakan oleh Walton-Roberts (2015) 7)Femininity, Mobility, and Family Fears: India International Student Migration and Transnational Parental Control, Journal of Cultural Geography, 32, 1, 68-82. Tekanan dari norma sosial pada perempuan-perempuan ini mungkin menciptakan ketegangan dan konflik. Ketika perempuan yang telah menikah tetap bekerja, mereka harus mempertahankan, apa yang Radhakrishnan (2011) 8)Appropriately Indian: gender and culture in a new transnational class. Durham, NC: Duke University Press (as quoted in Walton-Roberts (2015: 5) sebut sebagai, dedikasi emosional dan material kepada pasangan dan tanggung jawab domestik mereka. Meskipun ada ketakutan akan seksualitas perempuan di berbagai masyarakat yang sedang berkembang, tetapi hubungan seksual/pernikahan antarkasta lah yang menjadi faktor ketakutan paling besar di India. Seksualitas perempuan dikontrol (dengan tidak diperbolehkannya hubungan dengan laki-laki dari kasta dan kalangan sosial yang berbeda) demi kehormatan keluarga 9)Jones, G. (2010) Changing marriage Practices in Asia, Asian Research Institute Working Paper, 131, National University of Singapore.

Ada beberapa daerah di India, di mana perempuan bekerja setelah bersekolah (sebagai contoh di pabrik garmen). Tiruppur di Tamilnadu adalah sebuah contoh di mana pekerjaan industri tersedia untuk perempuan. Pernikahan berimbas terhadap pekerjaan dalam dua cara. Kalangan perempuan yang belum menikah bekerja di pabrik (dan tinggal di hostel yang berdinding tinggi dan didampingi jika keluar) untuk mengumpulkan uang untuk mahar. Kebanyakan dari mereka berhenti bekerja setelah menikah. Dalam wawancara kami dengan para perempuan yang berhenti bekerja, mereka menyebutkan ‘kecurigaan’ suami dan beban tugas rumah tangga sebagai alasan tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh. Sementara itu, ‘kelaki-lakian’ buruh laki-laki membuat mereka tidak membiarkan istri mereka bekerja pekerjaan industri. Ketika keluarga mereka mengalami kesulitan finansial, perempuan akan menjadi buruh tani. Sampai taraf tertentu, hal ini juga dapat dilihat di Kerala. Banyak perempuan menantikan pernikahan setelah bersekolah dan/atau setelah pendidikan tinggi, dan bergantung pada penghasilan suami setelah menikah. Ketika keluarga inti mereka mengalami kesulitan finansial, mereka akan mencari pekerjaan tetapi pekerjaan itu bisa jadi pekerjaan yang sangat tidak menguntungkan. Intinya, kurangnya dorongan kepada perempuan untuk bekerja berimbas negatif  terhadap kesejahteraan mereka dan kesejahteraan seluruh masyarakat di India.

Dari sini, mungkin tersirat kesan bahwa situasi yang memungkinkan bagi perempuan Indonesia untuk bekerja dikarenakan oleh ‘budaya’ mereka dan oleh karena itu tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah di India. Bagian yang terakhir itu tidak benar. Tiongkok dan Korea Selatan dahulu seperti India dalam hal hubungan antargender. Namun negara-negara ini telah mengambil langkah tegas (yang satu di bawah sosialisme dan yang satu lagi dengan kapitalisme) dengan menyekolahkan perempuan. Kedua negara tersebut juga telah mendorong perempuan untuk pergi merantau dan ikut berpartisipasi dalam kerja industri. Hal inilah yang telah mengubah situasi secara signifikan sehingga kebiasaan memberikan mahar kepada pihak perempuan semakin meningkat di Tiongkok (kebijakan tentang pengendalian-pertumbuhan-penduduk juga telah berkontribusi terhadap perubahan ini). Pemerintah Tiongkok juga memberikan insentif untuk mencegah perempuan tinggal di rumah keluarga suaminya karena tempat tinggal yang seperti itu menciptakan bias gender terhadap perempuan. Ketika Korea Selatan mengimplementasikan program keamanan-masyarakat nasionalnya, ketergantungan para orang tua kepada anak laki-lakinya menjadi berkurang. Hal ini membuat para pengantin baru bisa tinggal di rumah mereka sendiri. Juga, semua hal ini telah memungkinkan transformasi sosial di negara-negara tersebut ke arah yang diinginkan.

Sementara itu, India belum mengambil langkah efektif untuk pendidikan dan pekerjaan terhadap perempuan-perempuannya.

 

Judul Asli “Life of Girls: India Versus Indonesia”, Penulis: V. Santhakumar

V Santhakumar, Profesor di Azim Premji University, Bangalore, India, menulis tentang isu-isu kontemporer dunia menggunakan kacamata ekonomi atau ilmu sosial. Mengajar ekonomi untuk praktisi pembangunan di universitas, dan melakukan penelitian tentang isu-isu pendidikan dan pembangunan.

*Gambar adalah lukisan Amrita Sher-Gil, Bride’s Toilet, 1937

 

Redaksi Kibul.in membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam media ini. Kami menerima tulisan berupa cerita pendek, puisi, esai, resensi buku, dan artikel yang bernafaskan sastra, seni, dan budaya. Selain itu, kami juga menerima terjemahan cerpen dan puisi.

Silakan mengunjungi halaman cara berkontribusi di: https://kibul.in/cara-berkontribusi

Pendapat Anda:

References   [ + ]

1, 5, 6. tambahan penerjemah
2. Diambil dari jurnal yang lebih panjang dari V.. Santhakumar: What Works Against the Schooling and Work Participation of Girls in India: An assessment through a comparison with Indonesia
3. Ashraf, N. Bau, N., Nunn, N. and Voena, A.  (2014) Bride Price and the Returns to Education for Women∗, http://www.people.hbs.edu/nashraf/BridePrice_Nov2014.pdf
4. Bau, Natalie, `Cultural Norms, Strategic Behaviour, and Human Capital Investment,” 2014.Mimeo, Harvard University.
7. Femininity, Mobility, and Family Fears: India International Student Migration and Transnational Parental Control, Journal of Cultural Geography, 32, 1, 68-82
8. Appropriately Indian: gender and culture in a new transnational class. Durham, NC: Duke University Press (as quoted in Walton-Roberts (2015: 5
9. Jones, G. (2010) Changing marriage Practices in Asia, Asian Research Institute Working Paper, 131, National University of Singapore

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *