Pentingnya Pemuda Generasi 2028

Mari kita akui bahwa pada tahun 1945 Indonesia tak akan merdeka tanpa 1928. Pun 1928 tak akan ada tanpa 1908, dan tiada 1908 tanpa momentum Politik Etis yang membawa ilmu pendidikan Barat ke Indonesia. Logika tersebut menjadi dasar berpikir artikel ini. Tidak ada sejarah yang berdiri sendiri.

Di media massa SBY dan Aburizal Bakrie pernah menulis visinya tentang Indonesia 2045. Maret lalu Lemhamnas pun meluncurkan buku Skenario Indonesia 2045. Maka, penting bagi kita yang mengidamkan Indonesia merdeka 100% di tahun 2045 untuk menyiapkan pemuda generasi 2028. Maka, patutlah kita tengok kembali efek domino 1908 ke 1945.

Efek Domino 1908

Seperti yang diamini oleh para sejarahwan, ada tiga tokoh puncak di Indonesia tahun 1945, yakni triumvirat Soekarno-Hatta-Sjahrir. Soekarno (lahir 1901), Hatta (1902), dan Sjahrir (1908). Mereka masih SD, bahkan Sjahrir masih bayi ketika Budi Utomo didirikan 20 Mei 1908. Namun, pada November 1945, Soekarno adalah Presiden Pertama Indonesia, Hatta adalah Wakil Presiden Pertama, dan Sjahrir adalah Perdana Menteri Pertama. Di tahun 1908, siapa yang mengira mereka menjadi pucuk pimpinan bangsa ini?

Soekarno-Hatta-Sjahrir takkan ada di puncak Indonesia 1945 tanpa masa mudanya diisi dengan membaca gagasan revolusioner Tan Malaka, tanpa diayomi Tjokroaminoto, atau tanpa berdiskusi dengan Agus Salim. Tan Malaka berusia 31 tahun, Tjokroaminoto 46, dan Agus Salim 44 saat Sumpah Pemuda dibacakan. Mereka adalah pamong bagi Soekarno-Hatta-Sjahrir yang berestafet membawa rakyat Indonesia menuju kemerdekaan.

Meski Soekarno-Hatta-Sjahrir tidak banyak berperan dalam Sumpah Pemuda 1928, namun di tahun itu telah terjadi gejolak emosi nasionalisme yang sama, baik bagi mereka yang hadir di Kongres Pemuda II maupun yang tidak.

Lihatlah nama yang menghadiri kongres itu. Ada Amir Sjarifuddin (usianya masih 21 th), Mohammad Yamin (25 th), Johannes Leimena (23 th), dsb. Siapakah mereka pasca-1945? Amir Sjarifuddin menjadi Perdana Menteri Indonesia kedua. M. Yamin menjadi Menteri Kehakiman. J. Leimena menjadi Wakil Perdana Menteri. Bahkan, SM Amin (24 th), yang tidak populer, pasca-1945 menjabat sebagai Gubernur Aceh, Sumut, dan Riau. Lihat betapa pentingnya momentum 1928 mengubah jalan hidup para pemuda itu hingga menjadi pemimpin bangsa setelah merdeka.

Bila 1920-1930 adalah dekade propaganda, maka 1900-1910 adalah dekade bangkitnya nasionalisme. Para pemuda bersemangat mengobarkan nasionalisme dengan wadahnya masing-masing seperti Syarikat Islam (berdiri tahun 1905), Budi Utomo (1908), Perhimpunan Indonesia (1908), Indische Partij (1912), dsb.

Siapa pemuda di balik dekade itu? Ada Tjipto Mangoenkoesoemo (yang pada 1908 berusia 22 th), Ki Hadjar Dewantara (19 th), Agus Salim (24 th), dan HOS Tjokroaminoto (26 th).

Sejarah menyebutkan bahwa Soekarno-Hatta-Sjahrir berguru pada mereka. Tjokroaminoto adalah induk semang Soekarno ketika ia tinggal di rumah kost miliknya. Hari-hari Soekarno muda dihabiskan dengan belajar pada beliau. Adapun Tjipto Mangoenkoesoemo selama enam tahun berdiskusi hampir setiap malam dengan Hatta ketika diasingkan ke Banda Neira. Sementara Agus Salim selalu berbagi gagasan kepada Sjahrir selama pengasingan mereka di Brastagi.

Dari sini tampak nyata bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia adalah tongkat estafet yang disaling-silangkan antar-tokoh pendiri bangsa. Bila sekali saja tongkat itu abai diturunkan lintas-generasi, akankah ada Republik Indonesia?

Atas dasar berpikir inilah mesti disadari bahwa cita-cita Indonesia merdeka 100% di tahun 2045 akan sulit berhasil bila kita tidak memiliki landasan 2028. Pun generasi gemilang 2028 sulit terwujud jika tidak ada kesiapan pembangunan kepemudaan dari sekarang.

Dekade 2010-2020 adalah momen krusial yang menentukan kesiapan generasi 2028. Melihat pola Soekarno-Hatta-Sjahrir, kelak yang berada di puncak Indonesia 2045 adalah mereka yang lahir di dekade 2001-2010. Mereka menjadi remaja di dekade 2010-2020, lalu mematangkan diri lewat momentum 2028, sehingga pada 2045 siap didaulat memimpin Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia akan mengalami bonus demografi tahun 2020-2030 yang menyediakan 70% dari total populasi Indonesia berusia produktif (15-64 th). Di sisi lain, Masyarakat Ekonomi ASEAN telah dimulai 1 Januari 2016. Ini merupakan kebetulan sekaligus kesempatan emas. Dengan kata lain, bonus demografi dan MEA akan menjadi kawah Candradimuka bagi pemuda kita asalkan tersedia trayektori yang tepat meningkatkan kompetensi mereka.

Lantas, bagaimana menyiapkan trayektori yang tepat bagi generasi 2028? Dari sini perlu diperhatikan apa yang memicu 1908 menjadi tahun Kebangkitan Nasional, yang kemudian berefek domino ke 1928 hingga 1945.

Kesadaran Berpendidikan 

Disebutkan di awal bahwa 1908 takkan ada tanpa momentun Politik Etis. Sebenarnya Politik Etis ditekankan pada rasa emansipasi bagi bangsa terjajah dalam tiga bentuk: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Namun, keuntungan edukasi-lah yang menjadi titik balik cara berpikir rakyat Indonesia kala itu.

Tanpa Politik Etis, Soekarno tak akan bergelar Insinyur, Hatta dan Sjahrir tak akan bersekolah di Belanda. Tanpa pendidikan tak akan muncul semangat nasionalisme, dan tentu tak akan ada Proklamasi. Amat disayangkan buku-buku sejarah kerap menisbikan hal ini. Sejak lama kita dicekoki bahwa kemerdekaan diraih semata-mata lewat perang. Sulit ditemui buku sejarah resmi yang menitikberatkan peran pendidikan sebagai pemicu berdirinya negara ini. 

Pendidikanlah yang mengubah wajah Indonesia. Tanpa pendidikan, para pahlawan kita gugur sia-sia. Ada kognisi nasionalis di kepala mereka agar tidak gugur percuma. Pemuda Angkatan ‘45 takkan serta merta mengangkat bambu runcing bila tidak terdidik jiwa nasionalismenya.

Konsep pedagogi memang telah jauh berubah. Tuntutan pun berganti. Masa depan pemuda kita dihadapkan pada kecanggihan teknologi yang pesat dan terbuka. Mesti diakui bahwa Kalimantan Tengah tertinggal dibandingkan Jawa apalagi Eropa. Hal itu bisa diatasi mengingat kita hidup di era internet —segalanya terakses. Pendidikan adalah cara termudah mengejar ketertinggalan itu. Bila pemuda kita tanggap dan pandai, mereka bisa saja mengakses jurnal Harvard dan menyainginya. Kendalanya hanya bagaimana membuat mereka tanggap dan pandai. Cara terefektif dan berdampak massal untuk mengatasinya ialah dengan pembangunan pendidikan di Indonesia. 

Pernah terjadi sebuah diskusi sesama orangtua warga Dayak di perantauan yang membicarakan tentang pembangunan pendidikan di Tanah Tambun Bungai. Diskusi itu ingin menjawab bagaimana menjadikan Universitas Palangka Raya (UPR) setara dengan UI, UGM, UNAIR atau ITB. Begini dialektikanya: Seandainya APBD dianggarkan 100% untuk UPR. Seandainya seluruh dosen UI, UGM, UNAIR, ITB kita boyong. Seandainya gedung kampus kita duplikasi, sanggupkah ia menjadi universitas papan atas di Indonesia? Jawabannya: mustahil. 

Akreditasi sosial terhadap perguruan tinggi ditentukan dari output-nya; prestasi yang dicapai alumninya. Kualitas output ditentukan proses pedagogis selama masa studi, sarana prasarana yang memadai, dan yang paling penting adalah kualitas input-nya (calon mahasiswa yang mendaftar).

Meski tidak selalu demikian, ada kecenderungan bahwa universitas papan atas di Indonesia kebanyakan mahasiswanya berasal dari SMA-SMA (atau sederajat) terbaik. Kemudian, siapa yang bisa masuk SMA terbaik? Kebanyakan siswa yang berasal dari SMP terbaik. Lalu, siapa yang diterima di SMP-SMP terbaik itu? Kebanyakan siswa yang berasal dari SD-SD berkualitas. Terakhir, siapakah yang bersekolah di SD-SD berkualitas? Ialah mereka yang berasal dari keluarga yang sadar betapa pendidikan dapat mengubah nasib anak mereka. 

Bagi daerah dengan mutu pendidikan yang masih rendah, tidaklah baik menceraikan perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah. Perlu 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA guna menyiapkan calon mahasiswa yang mampu menjadikan UPR sebagai universitas papan atas di Indonesia.

Selama ini kita terbuai pada pembangunan infrastruktur, tetapi lupa terhadap pembangunan superstruktur (kebudayaan, falsafah, sosial-keluarga). Memang benar, di daerah seperti Kalteng tanpa akses jalan dan jembatan yang baik akan sulit berangkat sekolah. Namun, bagaimana bila anak kita bersekolah tanpa kesadaran pentingnya pendidikan.

Sungguh baik bila para calon pemimpin bangsa itu sedari awal dibesarkan di keluarga yang menyadari pentingnya pendidikan. Menyediakan akses buku-buku di rumahnya. Belajar di sekolah inklusif yang memberi perhatian di bidang seni, multikulturalisme, dan teknologi. Lalu, ketika mereka tumbuh remaja tersedia sarana berkembang yang kreatif, bukan konsumtif.

Semua itu bergantung pada kita, baik sebagai orangtua, tokoh masyarakat, maupun pemimpin bangsa ini yang akan menyerahkan tongkat estafet lintas-generasi. Akankah kita mampu melihat pentingnya generasi pemuda 2028 supaya kelak mereka memiliki kompetensi menjadikan Indonesia 100% merdeka di 2045?

*Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Tabengan edisi 7 Juli 2016

Redaksi Kibul.in membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam media ini. Kami menerima tulisan berupa cerita pendek, puisi, esai, resensi buku, dan artikel yang bernafaskan sastra, seni, dan budaya. Selain itu, kami juga menerima terjemahan cerpen dan puisi.

Silakan mengunjungi halaman cara berkontribusi di: http://kibul.in/cara-berkontribusi