[Ngibul #95] Razia Buku dan Kesia-siaan

Posted: 14 January 2019 by Andreas Nova

Pada awalnya saya ingin menulis tentang hal lain untuk ngibul edisi kali ini. Namun berita tentang razia buku yang dilakukan (oknum) TNI di Pare, Kediri dan Padang membuat saya tergelitik untuk menulis pendapat saya tentang kejadian tersebut. Pertama, karena kejadian tersebut terjadi dalam waktu berdekatan, 26 Desember 2018 di Pare, dan 8 Januari 2019 di Padang. Kedua, karena alasan penyitaan buku adalah terindikasi berbau komunisme. Ketiga, karena mereka yang melakukan razia hanya melakukan hal yang sia-sia.

Bagi saya adalah hal yang aneh ketika sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit yang resmi (dalam hal ini resmi berarti penerbit yang berbadan hukum) dan memiliki ISBN di razia dan disita dengan alasan yang menurut saya konyol dan seharusnya tidak perlu dilakukan. Penerbit yang berbadan hukum—dan harus berbadan hukum karena hanya penerbit yang berbadan hukum yang bisa teregistrasi di Perpustakaan Nasional dan mendapatkan ISBN—seharusnya mendapatkan perlindungan hukum bagi penerbit dan buku terbitannya. Seperti yang banyak kita tahu, Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2010. Menurut saya seharusnya (oknum) aparat tidak melakukan penyitaan tanpa putusan pengadilan. Seandainya ada putusan pengadilan pun, seharusnya penyitaan dilakukan dari hulu ke hilir. Dari penerbit ke jaringan distribusinya baru ke toko buku. Apalagi yang di razia adalah toko buku yang bukan toko buku besar seperti toko buku G atau T yang ada di beberapa kota besar di Indonesia.

(Oknum) aparat beralasan razia tersebut dilakukan karena adanya keresahan dalam masyarakat ketika melihat buku-buku berbau komunis. Saya heran bagaimana bau buku komunis? Apakah anyir atau amis atau seperti apa? Ya sorry lur kalau saya mengartikan bau secara tersurat, karena saya menduga (oknum) aparat sendiri hanya melihat dari judulnya saja. Dugaan tersebut tercetus ketika melihat daftar buku yang disita dalam artikel ini. Kalau dilihat dari judul saja, orang awam akan langsung menduga bahwa itu adalah buku-buku berisi komunisme dan tetek-bengeknya. Tapi bukankah kita semua pernah mendengar ujaran “Don’t judge book by its cover” agar kita tidak menghakimi buku dari sampulnya saja tapi juga dari isinya.

Meskipun dalam beberapa kesempatan, saya sering berkata jika “Don’t judge book by its cover” tidak sesuai dengan apa yang selalu saya lakukan ketika memilih buku untuk dibeli. Saya selalu menilai dari sampulnya. Karena buku baru selalu disegel plastik sehingga saya hanya diberi kesempatan untuk menimbang buku itu layak dibeli atau tidak hanya dari sampul dan blurb-nya. Buku dengan sampul buku yang indah dan blurb yang menarik selalu bisa mencuri perhatian saya. Berbeda jika anda membeli buku import, sepengalaman saya membeli buku-buku import dari online store luar negeri, saya belum pernah mendapati buku yang bersegel plastik. Beberapa kali saya melihat-lihat buku di toko buku yang menjual buku import juga saya jarang menemukan buku bersegel plastik. Barangkali itu perlu dilakukan oleh (oknum) aparat ketika merazia buku-buku tersebut. Membacanya lebih dahulu sebelum memvonis buku tersebut berbau atau berisi ajaran komunisme. Tapi berapa banyak aparat yang membaca?

Dari daftar buku yang tertulis dalam artikel tersebut tidak semuanya diterbitkan oleh penerbit yang tidak jelas. Yang penting ada kata PKI, Aidit, Muso, Madiun, Komunis, Kiri langsung ciduk. Bahkan ada satu buku yang diterbitkan oleh PBNU yang juga diindikasikan berbau komunis hanya karena ada kata “PKI” dalam judulnya. Buku tersebut berjudul “Benturan NU-PKI 1948-1965”. Saya sempat membaca sekilas buku itu dan menurut saya buku itu berisi paparan sejarah konflik NU dan PKI dalam tahun yang tertulis dalam judul tersebut. Namun sekali lagi, berapa banyak aparat yang membaca?

Selain alasan berbau komunis itu tadi, ada pernyataan bahwa isi buku yang disita itu bukan isi sebenarnya tapi sudah diganti dengan buku berisi buku ajaran komunis. Bagi saya ini konyol. Kenapa konyol? Karena sama dengan alasan di atas, seberapa banyak aparat yang membaca, dan kedua tidak masuk akal. Seandainya saya memang berniat meracuni pikiran dengan ajaran komunisme, tentu saya tidak akan memasang sampul yang berjudul komunis atau PKI atau sebangsanya. Saya lebih memilih menyampulinya dengan sampul buku yang sedang populer seperti Dilan atau NKCTHI. Minimal saya plesetkan judulnya jadi Nanti Kita Cerita Tentang Persatuan Kesatuan Indonesia (NKCTPKI). Lebih aman, dan barangkali saya bisa menyembunyikan bau komunis dalam sampul buku populer itu.

Lagipula memberantas ajaran komunis kok dengan merazia buku. Itu jelas strategi yang memancing untuk dikecam masyarakat yang mulai melek literasi. Lha masyarakat saja sudah bisa mendapat informasi dengan mudah dari mana saja kok ya masih menggunakan strategi yang sudah usang. Tanpa buku tentang ajaran komunisme saja, kita bisa cari secara digital bukunya Marx atau Mao atau Stalin. Modal kuota internet sama bahasa inggris saja cukup. Lagipula ide kok mau dibungkam dengan merazia buku, kan sia-sia. Kalau memang ingin membungkam ide genosida adalah salah satu cara efektif untuk menghilangkan sejarah kolektif. Tambah bunuh diri kan, pak? Tapi apa (oknum) aparat itu tahu? Tentu saja tidak, karena sekali lagi berapa banyak aparat yang membaca?

Jika anak yang tidak bisa membaca dengan mudah kita labeli dengan label anak bodoh, apakah kita boleh melabeli aparat yang tidak bisa/mau membaca dengan label aparat bodoh? Jika memang ada aparat yang bodoh, tentu saja ia hanya menjadi alat penguasa (siapapun itu). Jika ia menjadi alat penguasa, apakah aparat masih bagian dari rakyat? Apakah ketika ia digunakan untuk menindas ia akan menurutinya karena itu adalah perintah “atasan”? Atau ia akan menolaknya dengan dasar kemanusiaan?

Ketika aparat banyak membaca, saya pikir razia buku tidak akan ada. Eh, mungkin bukan tidak ada tapi lebih minim. Namanya orang goblog itu selalu ada di setiap masa kok. Aparat yang membaca mungkin akan datang ke diskusi-diskusi tentang komunisme, kemudian melakukan konter argumen dengan data yang sama ilmiahnya, dengan fakta bukan hanya sekedar menakuti dengan hantu yang sama sekali kita ragukan eksistensinya. Tapi ya selama masyarakat kita ini masih percaya kalau anak-anak yang masih main selepas maghrib bakal diculik wewe gombel, tentu saja mereka akan tetap mudah ditakuti bahwa komunisme itu hantu yang menakutkan. Padahal komunisme itu hanyalah ideologi yang berasal dari pikiran dan bisa dipatahkan dengan memahami komunisme dan menemukan apa yang ramashook dari komunisme.

Saya jadi ingat sebuah obrolan dengan Bagus Panuntun ketika membicarakan tentang cerpen-cerpen Emanuelle Dongala yang kebanyakan berisi tentang anti komunisme. Saya pikir wajar saja Kamerun takut dengan komunisme karena mereka pernah dikuasai oleh rezim komunis dan komunistophobia di masyarakatnya sekarang tidak seperti di sini. Indonesia belum pernah merasakan rezim komunisme tapi menderita komunistophobia akut seolah seperti pernah merasakan rezim komunisme selama 32 tahun. Jangan-jangan misal dulu PKI berhasil kudeta dan rezim komunis menguasai negeri ini selama 32 tahun, kemudian rezim itu dirubuhkan dengan reformasi, people power, atau you name it lah. Saat ini mungkin kita bakal lihat banyak bokong truk dengan lukisan wajah Aidit dengan tulisan “Piye, penak jamanku to?”

Pendapat Anda: