Dua Perlawanan Sastra

Posted: 12 April 2017 by Asef Saeful Anwar

Jika mencermati perjalanan sejarah sastra modern Indonesia, karya-karya yang mendapatkan tempat, baik dalam pandangan sastrawan maupun kritikus, adalah karya-karya yang mengusung perlawanan. Perlawanan ini terbagi dalam dua jenis, yakni perlawanan terhadap kekuasaan pada zaman karya itu ditulis dan perlawanan terhadap konvensi sastra yang berlaku pada masa itu. Jenis pertama biasanya mewujud dalam tema, sedangkan jenis terakhir mewujud dalam bentuk.

Di zaman Hindia-Belanda telah ada perlawanan terhadap kekuasaan adat yang ditunjukkan oleh sejumlah novel yang diterbitkan Balai Pustaka. Perlawanan ini kemudian “disahkan” sebagai ciri sastra modern Indonesia permulaan. Di luar terbitan Balai Pustaka, ada karya-karya Mas Marco Karto(ha)dikromo dan Semaun yang menentang kekuasaan Hindia-Belanda dengan cita-cita kemerdekaan yang diusungnya. Fakta ini menunjukkan bahwa novel dianggap sebagai penanda kemodernan dalam karya sastra Indonesia mengingat konvensi sastra di Indonesia belum mengenal genre ini.

Artinya, novel secara tidak langsung merupakan perlawanan terhadap hikayat yang merupakan salah satu bentuk konvensi sastra lama. Perlawanan pada konvensi sastra lama ini, dalam bentuknya yang lain, berlanjut pada masa Pujangga Baru yang secara terang-terangan menginduk pada gerakan De Tachtiger di negeri Belanda dengan faham romantisismenya sehingga secara tidak langsung paham dan gerakan ini mengilhami untuk menentang konvensi puisi lama, seperti syair atau pantun. Jika zaman Balai Pustaka terdapat sejumlah karya yang mengkritisi kekuasaan Hindia-Belanda, pada zaman Pujangga Baru karya-karya semacam itu hampir nihil.

Pada masa penjajahan Jepang tidak banyak karya sastra yang diterbitkan karena ketatnya sikap Keimin Bunka Syidoso (lembaga kebudayaan yang didirikan dengan tujuan yang hampir sama dengan Balai Pustaka) dan singkatnya masa kekuasaan. Meski demikian, pada zaman ini hingga kemerdekaan mulai ada rintisan untuk menentang bentuk konvensi sastra Pujangga Baru. Tidak seperti Pujangga Baru yang menentukan jumlah baris dan kata dalam sajak serta banyaknya penggunaan bunga kata, generasi yang kemudian disebut sebagai Angkatan ’45 cenderung ringkas dan langsung dalam menyampaikan sesuatu dalam karya sastra.

Dalam puisi kemudian kita kenal Chairil Anwar dan dalam prosa kita kenal Idrus serta Pramoedya Ananta Toer. Pada masa ini, karya sastra yang mengungkapkan perlawanan terhadap kekuasaan Soekarno dapat dikatakan tidak ada. Bahkan, muncul sejumlah karya yang justru mendukungnya ketika Lekra dengan gencar sama-sama mengusung Manifestasi Politik. Baru pada akhir pertengahan 1960-an muncul sajak-sajak kritik terhadap pemerintahan Soekarno (dan Lekra?), salah satunya ditulis oleh Taufiq Ismail.

Pada akhir dekade 1960-an muncul gerakan neo-romantisime yang diusung oleh Goenawan Mohammad dan Sapardi Djoko Damono dengan sajak-sajak lirisnya. Sampai kini, pengaruh gaya liris mereka masih didapati dalam sejumlah sajak yang dimuat media massa nasional. Padahal, sejak tahun 1970-an telah ada usaha-usaha penentangan terhadap konvensi itu dengan munculnya puisi mantra dari Sutardji Calzoum Bachri, puisi mbeling dari Remi Sylado, serta puisi pamflet dan balada-nya Rendra. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan mereka sampai sekarang masih tercatat sebagai bagian penting dari sejarah sastra modern Indonesia seperti halnya perlawanan terhadap bentuk novel konvensional yang dilakukan Iwan Simatupang. Dalam genre cerpen, pada masa ini muncul pula Danarto dengan gaya berceritanya yang menentang bentuk-bentuk cerpen masa itu. Lalu apakah pada masa itu ada yang melawan kekuasaan Orde Baru yang dikenal represif dan militeristik?

Pengarang pada masa itu ada yang melakukan perlawanan, tetapi dilakukan secara implisit. Beberapa pengarang prosa menyiasati latar demi tujuan perlawanan terhadap kekuasaan. Latar negara dipindahkan ke dalam satu kawasan kecil yang disebut daerah, entah desa atau kota, yang jelas bukan ibu kota. Setelah dipindah tokoh-tokoh dimainkan dengan nasib yang ternyata ditentukan oleh situasi di luar latar itu, yakni negara. Kita dapat melihat hal ini, misalnya dalam Para Priyayi dan Ronggeng Dukuh Paruk. Gejala ini dapat dilihat pula dari maraknya novel-novel dengan warna lokalitas yang tinggi di masa Orde Baru.

Uraian di atas akan memanjang apabila diteruskan dengan upaya perlawanan konvensi sastra yang diusung oleh Afrizal Malna dan kawan-kawan, serta sejumlah karya sastra perlawanan yang lahir setelah Orde Baru jatuh. Padahal ruang untuk tulisan ini hanya kecil. Namun, setidaknya dari uraian tersebut kita dapat mengerti bagaimana caranya sastrawan-sastrawan melawan. Tulisan ini hanya ingin menekankan kembali bahwa perlawanan selalu menjadi napas dalam bersastra. Adapun mana yang dipilih, apakah perlawanan terhadap kekuasaan atau konvensi sastra, itu bergantung sastrawannya.

Untuk masa kini, perlawanan terhadap kekuasaan sepertinya akan sulit diwujudkan. Kesulitan ini bukan karena adanya pihak-pihak seperti Balai Pustaka, Keimin Bunka Syidoso, atau Orde Baru dengan aparatus hukumnya, tetapi justru karena ketercengkraman sastra oleh suatu kuasa yang bukan berasal dari pihak pemerintah, melainkan oleh sistem kapitalisme negeri ini. Penulis di zaman  sekarang berhadap-hadapan dengan media massa yang merupakan salah satu kepanjangan tangan kapitalisme dan dengan penerbit-penerbit skala-besar yang mengejar keuntungan materi yang memiliki syarat dan ketentuan pemuatan atau penerbitan yang disesuaikan dengan selera massa, selera pasar.

Kalaupun akan lahir karya sastra yang melawan sistem ini, maka dimungkinkan terjadi pada media atau penerbit independen yang nir-kepentingan ekonomi. Kemungkinan adanya perlawanan ini semakin besar ketika kini telah banyak komunitas sastra yang memiliki media publikasi sendiri. Dalam posisi yang demikian, sastrawan harus memilih apakah akan menjadi penulis jangka pendek yang mungkin saja karyanya bestseller dengan menuruti kaidah pasar, atau penulis jangka panjang yang mungkin karyanya baru dibicarakan setelah ia mendiang hanya oleh komunitasnya sendiri atau juga oleh dunia sastra secara luas.

Tawaran untuk melawan sistem kapitalisme ini bisa mewujud dalam bentuk maupun isi. Bentuknya tentu harus tidak serupa dengan karya sastra kebanyakan yang disiarkan media massa dan yang pernah diterbitkan penerbit skala-besar. Sementara isinya dapat berupa kritik terhadap misalnya, salah satunya, dehumanisasi akut yang disebabkan sistem kapitalisme. Tawaran ini sekadar untuk melengkapi karya sastra masa kini yang memang beberapa di antaranya telah mengusung tema perlawanan dengan mengkritik kehidupan beragama, sistem patriarkhat, tabu, dan lain sebagainya, serta dalam bentuknya yang mutakhir karena pengaruh teknologi seperti cerpen dalam bentuk sms atau karya yang kemudian disebut sebagai fiksi mini. Terserah pada penulis untuk memilih bentuk karyanya seperti apa dan isinya bagaimana, tetapi napas perlawanan akan senantiasa menjadi dasar bagi kebaruan yang hendak dicapai sebuah karya.

Apa pun yang dipilih, patut dicatat bahwa dalam dunia sastra Indonesia, penulis-penulis yang melawan konvensi sastra—yang berarti mengusung konvensi sastra baru—lebih diapresiasi dan dihargai daripada yang hanya semata menuliskan tema perlawanan. Namun, pencapaian sebuah karya sastra akan menjadi lebih baik ketika dapat melakukan dua perlawanan secara bersamaan, seperti yang pernah dilakukan Rendra ketika gencar menulis puisi pamflet untuk melawan kekuasaan Orde Baru sekaligus berusaha melawan konvensi puisi pada masanya yang cenderung liris.

 

 

Redaksi Kibul.in membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam media ini. Kami menerima tulisan berupa cerita pendek, puisi, esai, resensi buku, dan artikel yang bernafaskan sastra, seni, dan budaya. Selain itu, kami juga menerima terjemahan cerpen dan puisi.

Silakan mengunjungi halaman cara berkontribusi di: https://kibul.in/cara-berkontribusi/

Pendapat Anda:

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *