Risalah Keindonesiaan

Posted: 9 August 2017 by Olav Iban

Selalu ada yang menarik tentang Indonesia. Sejak pertama kali Cornelius de Houtman melintasi selat Malaka, menepi di Banten, dan kemudian tewas di pantai Aceh tahun 1599, begitu banyak kekaguman bangsa asing terhadap kehebatan bangsa kita. Silakan cek sendiri di tiap-tiap bibliotek negeri Belanda jika mental inferior Anda menyangsikannya.

Sebagai suatu misal, sehingga bisa Anda bayangkan kehebatan Indonesia di mata luar, adalah bagaimana merindingnya bulu kuduk para anak buah Stamford Raffles melihat gundukan tanah raksasa yang rimbun semak belukar berserakkan batu-batu candi dan stupa-stupa di desa Borobudur. Kekaguman yang tidak mengada-ada jika Anda membaca data bahwa delapan cikar penuh arca (tentunya arca yang paling bagus tak bercacat) diberikan sebagai hadiah dari pemerintah kolonial kepada Raja Chulalangkon dari Thailand tahun 1896. Atau bagaimana suatu hari kepala patung Bodhisatwa dari Candi Plaosan hilang dipenggal orang tak dikenal, dan dua tahun kemudian kepala tersebut sudah berada di Kopenhagen. Menakjubkan, bukan? Itu Indonesia.

Candi dalam konteks ini serupa dengan karya sastra, adat istiadat, ritual, maupun bahasa. Mereka (tanpa mengurangi substansi di dalamnya) hanyalah suatu bentuk atau ekspresi yang merepresentasikan kebijaksanaan tertinggi manusia penciptanya. Jika begitu tingginya nilai sebongkah batu candi, sudah tentu tak disangsikan lagi begitu-lebih-tingginya penilaian bangsa asing terhadap manusia yang menciptakannya, manusia Indonesia.

 

Manusia Sentralis yang Jauh dari Raja

Kita, manusia Indonesia masa kini, tidak dapat lepas dari keterikatan historis dengan manusia penghuni Kepulauan Nusantara di masa-masa sebelumnya. Menurut Armijn Pane, di tahun 140 M sudah ada perhubungan antara India dan Nusantara yang kemudian berkembang pesat hingga menumbuhkan dua kerajaan besar, Sriwijaya dan Majapahit, pada masanya sendiri.

Menarik untuk diamati bagaimana pengaruh dua kerajaan besar ini bagi manusia Indonesia modern. Secara teoritis mudah dibedakan yaitu Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dan Majapahit sebagai kerajaan agraris, dan dalam perkembangannya sejarah kerajaan Majapahit lebih menonjol. Menurut Ridwan Saidi, sedikit banyak pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara ikut membentuk warna kehidupan politik kita sekarang. Pada kerajaan agraris terdapat kecenderungan sentralisasi kekuasaan, yang berbeda dengan kerajaan maritim yang cenderung dekonsentrasi. Hal ini karena secara teoritis, pada kerajaan yang agraris, seluruh yang berada di bawah raja: rakyat, ternak, tanaman serta segala bentuk kekayaan berada pada suatu wilayah yang sama, tidak terpencar-pencar, sehingga dapat dipahami bila kecenderungan wataknya sentralistis.

Para founding father kita memilih untuk menerapkan sistem sentralisasi bukan tanpa alasan serta pertimbangan. Maraknya perkumpulan pemuda, organisasi masa dan kelompok intelektual pada kurun itu dirasa perlu dipersatukan. Suatu pergerakan kemerdekaan yang separatis tidak mungkin mencapai tujuan kemerdekaan itu sendiri, harus ada rasa kebangsaan di atas hasrat kedaerahan. Kongres Pemuda II 1928 membuktikan kebenarannya. Tujuan asalinya adalah mendekatkan yang tercerai, dan merekatkan yang dekat.

Menurut Niccolo Machiavelli, sistem pemerintahan yang terpusat akan sangat menyulitkan kerajaan lain menyerang. Jika ingin merebut kerajaan seperti itu diperlukan suatu kekuatan masif dari pasukannya sendiri, dan tidak berharap kekacauan di pihak lawan. Keuntungan dari keterpusatan seperti ini adalah jika saja kerajaan itu berhasil dikalahkan dengan kekuatan senjata yang besar, maka selanjutnya akan mudah mempertahankan wilayah kekuasaan baru tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama. Berkebalikan dengan pemerintahan yang bersifat dekonsentratif yang sangat mudah ditaklukan sekaligus sangat susah dipertahankan. Menurutnya, dua fenomena ini terjadi berdasar pada kedekatan fisik antara raja dan rakyat. Semakin dekat rakyat dengan rajanya (secara fisik maksudnya mudah ditemui, tidak jauh jaraknya dan tidak sulit syaratnya), semakin rakyat merasa aman. Semakin rakyat merasa aman, semakin cinta rakyat itu kepada rajanya. Semakin cinta rakyat itu kepada rajanya, semakin setialah mereka, dan semakin sulitlah musuh menghasut pemberontakan untuk merontokkan kerajaan itu dari dalam.

Terdapat satu kekurangan vital saat sistem sentralisasi kekuasaan diterapkan di Indonesia yang republik: yaitu, bilamana jangkauan raja tidak sepanjang yang diharapkan? Sungguh memalukan sebenarnya mengingat gagasan sentralisasi kekuasaan di masa pra-kemerdekaan dipakai untuk mendekatkan rakyat kepada raja justru sekarang malah mejauhkan raja dari rakyatnya. Penjelasan mengenai hal ini nanti akan saya jabarkan lebih lanjut.

Para negarawan pemikir telah menutupi kekurangan ini dengan suatu jejaring pemerintahan yang disebut birokrasi. Ketika jangkauan raja (dalam hal ini Presiden Republik Indonesia) tidak cukup jauh merangkul rakyatnya, ia harus memanfaatkan sistem birokrasi itu untuk menjangkau hingga lapisan rakyat terendah, sehingga boleh dikata semua aktivitas dari sektor yang tradisionil hingga yang sangat modern tak dapat dilakukan tanpa melintasi jalur birokrasi. Namun, apakah gagasan tentang birokrasi akan sejajar dengan kebutuhan rakyat untuk dekat pada pemimpinnya?

Birokrasi hingga detik ini bukanlah jawaban sempurna dalam rangka menambal kesalahan-pakai sebuah sistem pemerintahan. Mari seksama kita cek definisi birokrasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Anda akan temukan dua makna yang berbeda walau tidak berseberangan. Pertama adalah: sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, dan yang kedua adalah: cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dsb) yang banyak liku-likunya. Definisi pertama menggambarkan makna universal dari birokrasi, sementara definisi berikutnya lebih pada pemaknaan personal-kolektif sebagai tanggapan ketidakpuasan atasnya. Dari sini saja sebenarnya sudah cukup sahih bagi siapa saja termasuk Presiden Indonesia (yang memahami rakyat) untuk sepakat ketidakefektifan sistem tersebut. Jika Anda berpikiran pragmatis, pengebirian jalan birokrasi guna mempermudah bukan solusi bijak mengingat di dalam jalan birokrasi digantungkan banyak nasib manusia-manusia pegawai negeri sipil, sehingga hanya akan menghasilkan pemecatan besar-besaran di Indonesia raya yang mungkin saja berujung coup d’etat dadakan versi KORPRI.

 

Jalan ke-Indonesia-an

Lantas demikian, apa solusi efektif untuk menutupi kekurangan dalam sistem sentralisasi kekuasaan di bangsa ini? Menurut saya, terdapat empat jalan untuk menghasilkan satu bangsa Indonesia yang benar madani di kemudian hari. Jalan pertama adalah kembali kepada kearifan lokal nusantara: gotong royong. Gotong royong sebagai pegangan berbangsa erat kaitannya dengan Dekrit Presiden 1959. Walau di sini saya sengaja melepasnya dari nafas NASAKOM, tetapi perlu dijabarkan bagaimana Soekarno memeras Pancasila menjadi Trisila, yaitu sosionasionalisme (kebangsaan dan peri kemanusiaan), sosiodemokrasi (demokrasi dan kesejahteraan sosial), dan ke-Tuhan-an. Trisila ini diperas lagi menjadi Ekasila, yang tidak lain ialah gotong royong. Dari sini ternyatalah bahwa konsepsi gotong royong adalah intisari ke-Indonesia-an.

Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mencetuskan demikian: “Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! Semua buat semua! Alangkah hebatnya. Negara Gotong Royong!”

Menurut Soekarno, gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis daripada kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong ialah soekardjo dalam istilah Soekarno, yaitu satu karyo satu gawe. Gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua untuk kepentingan semua, keringat semua bagi kebahagiaan semua. Gotong royong adalah holopis-kuntul-baris untuk kepentingan bersama.

Semangat gotong royong dalam suatu sistem budaya atau adat istiadat tidak selalu ada di setiap kebudayaan dunia. Menurut Kluckhorn via Koentjaraningrat, setiap kebudayaan mengenal lima masalah dasar manusia, yaitu: (1) hakekat hidup, (2) hakekat karya, (3) persepsi tentang waktu, (4) persepsi tentang alam, dan (5) hakekat hubungan antarmanusia. Mengenai masalah kelima, terdapat kebudayaan-kebudayaan yang sangat mementingkan hubungan vertikal di sosial masyarakatnya: yang dalam tingkah-lakunya sangat berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin, atasan, atau senior. Sedang di kebudayaan lain yang lebih mengedepankan hubungan horizontal: yang sangat bergantung pada sesamanya, dan berpikiran bahwa usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting dalam hidup. Kecuali itu, ada pula kebudayaan yang tidak membenarkan anggapan bahwa manusia bergantung pada orang lain dalam hidupnya. Kebudayaan seperti itu menjunjung tinggi individualisme, dan sedapat mungkin mencapai tujuan hidup dengan bantuan manusia lain sedikit mungkin.

Penjabaran di atas memilah kebudayaan menjadi tiga dilihat dari hakekat hubungan antarmanusia. Tipe terakhir, sangat tidak Indonesia. Tipe pertama, setengah Indonesia. Dan tipe kedua, sangat Indonesia. Inilah yang saya maksudkan gotong royong sebagai pengganti kegagalan seorang pemimpin merangkul rakyatnya. Gotong royong secara progresif dapat membuat kondisi ‘lupa-kekurangan-pemimpin’. Setiap masalah di intra masyarakat (terlepas dari masalah eksternal seperti serangan negara asing) tidak perlu lagi diselesaikan dengan jalan birokratis. Cukup dengan mengubah peranan pemerintah daerah yang semula melapor ke atas menjadi wadah pelaksanaan gotong royong masyarakatnya.

Dalam wadah ke-gotong-royong-an terdapat musyawarah, dialog (yang bukan monolog ataupun duolog) untuk menemukan satu kemufakatan. Jalur gotong royong yang membawa rembug, musyawarah, dan kemudian mufakat, sudah cukup untuk menghindari rumitnya jalan birokrasi. Tak perlu lagi di situasi desa (misalnya pencuri ayam) didahulukan proses ketimbang esensi. Proses yang terlalu panjang hanya akan menyebabkan khilaf akal terhadap tujuan pertama, sehingga menghasilkan tujuan-tujuan turunan yang belum tentu seirama dengan tujuan utama.

Indoktrinasi tentang “berproses” selama ini menggelikan. Dalam forum-forum mahasiswa sekarang selalu terdengar selentingan ‘yang penting prosesnya, terserah baik jelek hasilnya’. Paham ini benar, tapi sedikit. Sama halnya seperti ajakan untuk bersholat, yang penting sholat lima waktu, cukup. Tetapi lupa bahwa itu sekadar kulit ari. Tugas sesungguhnya adalah menemukan makna sholat itu sendiri, dan menyempurnakannya di setiap lelaku. Sama, proses itu sungguhlah penting. Lupakan dulu tujuan sehingga berpusat pada pengerjaan. Namun selepas itu akan terjadilah penemuan makna tujuan sesungguhnya sehingga penting untuk mengedepankan kesempurnaan hasil ketimbang cacat. Maka ambillah kesimpulan bahwa proses tidak untuk diidolakan, birokrasi sebagai proses tak perlu dikedepankan, pakailah hati dan otak untuk menggantikannya. Masa Anda membiarkan seorang nenek antri berdiri berjam-jam dan mendahulukan pemuda tanggung hanya karena pemuda itu duluan datang. Jangan sampai harta kearifan lokal nusantara yang horizontal dan gotong royong membusuk tertutup kosmetik civilization.

Mudahnya Rakyat Bertemu Pemimpin

Jalan Kedua, selain penanaman jiwa gotong royong sebagai solusi efektif membangun kembali Indonesia, adalah: keberadaan pemimpin yang mudah dijangkau rakyatnya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, betapa kontradiktif peranan raja atau pemimpin atau presiden Indonesia aktual. Satu sistem besar kenegaraan yang telah dibentuk jauh hari sejak Hayam Muruk diangkat sumpah (bahkan sebelumnya), sejak gerakan tahun 20-an mencetuskan persatuan nusantara, memilih kekuasaan terpusat sebagai jalan paling harmonis bagi rakyat dan pemimpin. Namun lihat keadaannya sekarang, sangat berkebalikkan.

Impresi yang saya tangkap pada presiden Indonesia sekarang, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah pemimpin yang susah ditemui rakyatnya. Kehadirannya di publik hanya sebatas press release, pidato-pidato kenegaraan, kunjungan-kunjungan rutin yang protokoler.

Saya sebenarnya ingin menggunakan istilah ‘sarang persembunyian’ untuk Puri Cikeas, tetapi sepertinya tidak etis. Mungkin akan lebih tepat jika disebut sebagai tempat nyaman presiden untuk menerima tamu-tamunya. Kehadiran Puri Cikeas seakan merepresentasikan dualisme dalam diri SBY, yaitu sebagai pemimpin Partai Demokrat selain sebagai Presiden Republik Indonesia. Sadar tidak sadar, rakyat memahami adanya dikotomi Istana Merdeka dan Puri Cikeas, sehingga berakibat SBY memiliki dua wajah yang berarti: rakyat berpikir (secara bias) bahwa terdapat tendensi perbuatan saling menguntungkan di antara kedua Istana tersebut, di bawah meja maupun di atas meja.

Kendatipun memiliki dua Istana, bukan berarti mudah untuk menemui seorang SBY, apalagi jika Anda hanya kelas medioker. Bisa jadi pernyataan ini hanya karena saya yang terlalu bodoh (atau memang banyak orang yang) tidak tahu bagaimana caranya berjumpa dengan presiden. Apakah jika saya datang ke Istana Negara, kulo nuwun, dipersilakan masuk, diberi suguhan teh hangat lalu tunggu sebentar, barulah presiden mendatangi? Atau seperti bertemu Sultan di masa lalu yang haruslah duduk bersila di Alun-alun Selatan menunggu sampai Sinuwun merestui kedatangan saya? Entahlah, saya sendiri belum pernah bertemu seorang presiden.

Terlepas dari itu semua, bukanlah hal bijak jika pemimpin Indonesia yang hakekat masyarakatnya horizontal menjadi susah ditemui oleh rakyatnya sendiri. Contoh baik dapat ditemukan dalam model kepemimpinan Soekarno yang membangun banyak istana di berbagai wilayah Indonesia sebagai simbol kedekatannya dengan rakyat di mana saja. Berpidato di tengah keramaian berjarak centimeter dengan audience sebagai simbol kedekatannya dengan rakyat kelas mana saja. Selain itu ada Sutan Sjahrir memperlihatkan model kepemimpinannya yang bersepeda ke kantor saat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia sembari menyapa pedagang-pedagang yang hendak ke pasar. Atau mungkin model kepemimpinan Soeharto yang sering melakukan perjalan incognito (bersembunyi-sembunyi) ke desa-desa pelosok, bercengkrama dan menginap bahkan ikut macul (mencangkul) bersama rakyat kecil sekadar memastikan bahwa rakyatnya baik-baik saja. Model kepemimpinan seperti inilah yang paling nyata sangat dibutuhkan rakyat Indonesia.

 

Iklim Berpikir Kritis

Jalan Ketiga adalah: menciptakan iklim berpikir kritis di kalangan rakyat manapun. Berpikir kritis bukan berarti berdiri di sudut negatif dalam memandang segala hal. Berpikir kritis tidak selalu melontarkan kritik, opini tandingan, atau pikiran ekstrim. Berpikir kritis di sini adalah gaya berpikir yang selalu menyajikan dua atau lebih points of view, mampu menjadi neraca dialektika, dan tidak menerima mentah-mentah segala bentuk opini.

Pembentukkan iklim kritis berpikir di kalangan rakyat mampu mengurangi ketergantungan bernalar pada kaum intelektual (yang hanya ada di pusat-pusat kekuasaan). Selama ini rakyat kelas bawah menaruh kepercayaan terlalu besar kepada kaum intelektual yang berkuasa di negeri ini. Bagaimana jika sesungguhnya mereka tidak pantas diberi kepercayaan berpikir dan bekerja? Bagaimana jika mereka itu anjing? Ketergantungan rakyat seperti ini mengakibatkan banyak peluang-peluang kemajuan sirna begitu saja, dimanfaatkan oleh mereka demi kesejahteraan kaum-kaum tertentu. Bayangkan saja jika seorang tukang becak menarik kembali hak berpikirnya dari tangan intelektual yang berkuasa. Bayangkan tukang becak itu berada di iklim berpikir yang kritis. Setiap siang ia berkumpul bersama tukang-tukang becak lainnya di depan Taman Sriwedari untuk bermain catur sambil berdiskusi tentang kemajuan negeri. Maka, saya sangat yakin, ia akan menemukan titik sejati bahwa kemajuan negeri juga adalah kemajuan dirinya dan keluarga. Bahwa untuk memajukan negeri ini, ia harus memajukan pula dirinya dan keluarga. Iklim seperti itu dapat mengubah tukang becak yang hanya tahu nama jalan menjadi juga tahu sejarah tiap area yang dilewati sebagai modal peningkatan pariwisata setempat sekaligus peningkatan nilai jasanya dalam rupiah.

Saya beri contoh lain yang lebih membumi terhadap penerapan iklim berpikir kritis, yaitu bagaimana mengubah Universitas Palangka Raya (misalnya) menjadi universitas sekelas Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan ini sering saya lontarkan dalam diskusi-diskusi kecil tentang kemajuan bangsa yang sifatnya merata. Apakah dengan mengubah tenaga pengajarnya? Mengubah sarana belajarnya? Mengubah silabus kuliahnya? Mengubah iklim belajarnya? Atau semua pilihan benar? Kebanyakan peserta diskusi memilih yang terakhir. Perlu ada perubahan menyeluruh di tiap sisi. Tapi, andaikanlah ini: bagaimana jika seluruh tenaga pengajar dari UGM sekaligus tenaga administratifnya termasuk jajaran rektorat kita pindahkan ke Universitas Palangka Raya. Bentuk gedung tiap fakultas, tata ruang, pohon-pohon penghijau, hingga letak bak sampahnya kita samakan dengan kondisi di UGM. Silabus serta metode belajar kita buat sama persis. Bahkan kita ubah suasana kota Palangkaraya serupa dengan Yogyakarta. Kita pindahkan penduduk Yogyakarta ditukar dengan penduduk Palangka Raya untuk menciptakan iklim belajar yang sama. Pertanyaannya, andai semua itu sudah dilakukan, apakah Universitas Palangka Raya mampu, minimal, menyamai ranking UGM di tingkat nasional dan internasional? Semua menjawab: tentu tidak. Lalu perubahan seperti apa sebenarnya yang diperlukan?

Tidak ada sangkalan UGM adalah universitas ranking atas di Indonesia. Berbeda dengan Universitas Palangka Raya yang kelasnya jauh di bawah. Maka tentunya mereka memiliki input mahasiswa yang berbeda pula. Pada prinsip pukul-rata, mahasiswa yang diterima di UGM adalah siswa lulusan SMA-SMA terbaik dari seluruh penjuru Indonesia. Siswa SMA-SMA terbaik tersebut berasal dari SMP-SMP terbaik, dari SD-SD terbaik, dan dari TK-TK terbaik, hingga dari keluarga-keluarga terbaik. Syahdan, terjawablah sudah bahwa perubahan yang diperlukan untuk membangun Universitas Palangka Raya menjadi sekelas UGM adalah dengan satu perubahan subtantif, seratus perubahan kolektif, dan seribu perubahan organitatif. Selain dengan perubahan yang sifatnya internal (tenaga pengajar, silabus, struktur rektorat, fisik bangunan, dll.), perlu adanya perbaikan pedagogi massal (dari cara mengajar sampai bahan ajaran) di TK, SD, SMP, SMA di kota Palangka Raya sehingga mampu menelurkan output berkualitas yang nantinya menjadi bibit Universitas Palangka Raya baru—mungkin bahkan Indonesia baru.

 

Sampah Masyarakat

Hingga Jalan Ketiga, semua terlihat mudah dileweati dan (yang terpenting) tidak terlalu utopis. Dari kacamata ini, penguasa di Indonesia melakukan tiga pokok kesalahan, yaitu: (1) tidak terciptanya kondisi sosial-politik-ekonomi yang gotong royong di negara kita, (2) posisi pemimpin negara yang sulit dijangkau serta tidak manusiawi, dan (3) semakin maraknya ketumpulan berpikir rakyat akibat ketergantungan intelektual. Namun, kesalahan tersebut tidak sampai mencelakakan bangsa seandainya penguasa Indonesia tidak membuat kesalahan yang keempat, yakni: membiarkan sampah masyarakat bertebaran di segala golongan.

Tidak perlu panjang lebar apa dan siapa sampah masyarakat itu. Anda seharusnya sadar hanya dengan melihat media cetak ataupun elektronik akhir-akhir ini. Mana yang sampah, mana yang tidak. Mana yang berpikir untuk sesama, mana yang untuk pribadi. Mana yang menabur kebaikan, mana yang menabur kebencian.

Dan, selama Anda membiarkan dikotomi itu ada, dan tanpa sadar ikut pula masuk ke posisi sampah itu, maka ketiga jalan yang telah saya kemukakan di atas tidak akan mekar berbunga. Hama perusak menyebar di semua sudut taman—takkan ada satu bunga pun yang mekar. Maka dari itu, dengan singkat saya katakan: Maknai benar-benar apa maksud adagium: pemuda penerus bangsa, harapan bangsa, masa depan bangsa. Itu saja untuk sub-bab ini.

 

Manusia dan Indonesia Idaman

Jelas posisi saya di sini bukan sebagai pendukung pemerintah maupun oposisi. Sehingga jika sekarang kita membicarakan kemajuan bangsa, saya tidak menaruh harapan besar kepada orang-orang yang berkuasa di negeri ini. Pula saya tidak berharap mereka akan peka terhadap apa yang seharusnya mereka perbuat demi mengembalikan tujuan dasar berdirinya Republik Indonesia. Dan tentu saja, saya sangsi bahwa mereka tahu cita-cita sejati berdirinya bangsa ini.

Cita-cita Indonesia berdasar apa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD’45 menurut Soekarno adalah: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi, sesuai dengan fungsinya, hanya sebagai pengantar ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Salah satu contohnya terdapat di UUD’45 khususnya pasal 33 yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah cita-cita dan tujuan berdirinya negara Indonesia, suatu keadilan mutlak, ya sosialnya, ya ekonominya, ya politiknya. Perlu saya kutipan perkataan Moh. Hatta yang demikian, “Tumpahkanlah pikiran sepenuh-penuhnya kepada Pasal 33 UUD ’45, yang sebenarnya menjadi dasar pembangunan perekonomian negara kita.” Dan mengutip Sindhunata, “Visi keadilan sosial adalah visi pembentukan negara. Sampai kini kita terus tertatih-tatih membentuk negara ini, mungkin karena kita selalu melalaikan visi keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD ’45 itu.”

Bagi Soekarno, menurut Ruslan Abdulgani, penjabaran cita-cita politik, ekonomi dan sosial Indonesia sebagai berikut: Keadilan politik Indonesia ideal ialah Indonesia yang panjang punjung—panjang pocapane punjung kawibawane, yang berarti negeri yang begitu masyur sehingga diceritakan orang panjang lebar bahwa negeri itu berwibawa tinggi.  Sedangkan keadilan ekonominya digambarkan serupa: Hapasir hawukir ngadep segara kang babandaran, hanengake pasabinan. Bebek ayam rajakaya, enjang medal ing pangonan, surup bali ing kandange dewe-dewe. Wong kang lumaku dagang rinten dalu tan wonten pedote, lebet saking tan wonten sangsayaning margi, yang berarti: Suatu negeri yang penuh dengan bandar-bandar sawah, begitu makmur hingga tak ada pencuri itik, ayam. Ternak pagi-pagi keluar sendiri ke tempat merumput, saat magrib pulang sendiri ke kandangnya. Orang berjalan berdagang siang malam tak ada putusnya karena tak ada gangguan di jalan. Dan terakhir, keadilan sosial Indonesia ideal adalah tata tentrem, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, yang berarti: Negeri yang teratur, tenteram, orang bekerja dengan aman, penduduknya ramah-ramah, berjiwa kekeluargaan, dan subur tanahnya.

Demikianlah telah terjabar cita-cita berdirinya negeri kita. Namun dalam hidup selalu saja ada das sollen (seharusnya) dan das sein (senyatanya). Seharusnya kita menuju kemerdekaan sosial dan keadilan rakyat, tetapi senyatanya kita dikekang oleh bangsa sendiri dengan ketidakadilan. Menghadirkan kembali exploitation l’homme par l’homme dalam rupa berbeda. Bukan menjajah dengan membentuk koloni, tetapi menjajah dengan membentuk opini. Opini tak terpatahkan yang monoton digaunkan berulang bahwa Indonesia itu terbagi dari pemerintah dan rakyat. Ini salah besar. Janganlah lupa bahwa dalam sebuah republik rakyatlah yang memerintah. Pemerintah adalah bagian dari rakyat. Golongan elit, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, ketiganya adalah rakyat itu sendiri.

Pemimpin suatu republik adalah rakyatnya sendiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah ketika tambang emas di tanah Nusa Tenggara Barat tetap milik orang Sumbawa, bukan orang Jawa yang mengaku pemerintah, bukan orang Batak yang mengaku pengadilan, apalagi orang kulit putih yang mengaku pemilik bumi ini. Kita memang bangsa yang kaget merdeka, dan sedikit bodoh, tapi bukan bangsa yang melakukan exploitation de l’homme par l’homme antarsaudara.

Exploitation di sini telah dibenturkan dengan dominasi kedaerahan (suku atau agama) sehingga sangat memungkinkan munculnya tindakan-tindakan tidak wajar seperti menjajah bangsa sendiri. Berdasar data sensus tahun 2000 di situs CIA, negeri ini dipenuhi Javanese 40.6%, Sundanese 15%, Madurese 3.3%, Minangkabau 2.7%, Betawi 2.4%, Bugis 2.4%, Banten 2%, Banjar 1.7%, other or unspecified 29.9%. Jika Anda orang Indonesia dan bukan dari suku yang disebut di atas, saya yakin Anda mengerti apa yang saya maksud dengan “dominasi” tersebut. Walau tidak menutup kemungkinan adanya aspek lain seperti kontak lama di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, jaringan alumni perguruan tinggi, keanggotaan ormas dan keagamaan, tetap saja jaringan kekerabatan dan kedaerahan sangat kuat pengaruhnya bagi tiap-tiap kaum yang berkuasa di Indonesia. Bukan berarti yang mendominasi lebih pintar daripada yang terdominasi. Bukan berarti di Indonesia ada masyarakat pintar dan masyarakat bodoh, namun, bangsa kita ini seakan haus kuasa. Mungkin setelah lama kita dipimpin orang lain sehingga menjadi habitus kita untuk bernafsu sedemikian hingga.

Jika rakyat dalam suatu negeri adalah bodoh kesemuanya, hukum alam akan melahirkan pemimpin-pemimpin natural dan gifted. Menurut Rosihan Anwar, terdapat suatu masa di mana terdapat kelompok orang yang disebut men of words, manusia kata-kata, yang memperdengarkan suara mereka untuk membela golongan lemah dan tertindas.

Pada Abad ke-8 SM, bangsa dari Ibrani Purba di pantai timur Laut Tengah mengalami penggabungan keadaan yang kurang begitu jelas memperlihatkan penyimpangan aneh dibanding dengan bangsa-bangsa lain di masanya. Di sana muncul serangkaian manusia luar biasa yang melawan elit pemerintah serta melawan tertib sosial pada masa itu. Manusia-manusia ini dinamakan the prohets, nabi-nabi, yang dalam banyak hal adalah prototype intelektual modern dan militan. Manusia-manusia ini juga disebut open-air journalist yang membacakan pendapat-pendapatnya di jalan, di pasar, dan di pintu gerbang kota. Mereka diidentifikasikan tidak bersekutu dengan golongan manapun, baik pemerintah maupun sistem hirarki agama. Kedudukan mereka tidak jelas.

Dalam tatanan sosial sekarang, kekuasaan dan pengaruh sebagian besar orang berada dalam tangan kaum industrialis, orang bisnis, bankir, tuan tanah, militer. Sementara kaum  open-air journalist berada (dan berasa) di luar semua itu. Kehadiran mereka di masa sekarang pastilah senantiasa mengusahakan apakah borjuis, petani, proletar, penjahat, pedagang, dokter, atau kaum pribumi negara kolonial menjadi bersatu kekuatan demi kebaikan bersama. Bergabungnnya sang intelektual dengan massa rakyat merupakan kombinasi hebat, dan tidak dapat disangkal dia akan (telah) menyebabkan kemajuan zaman tiada taranya.

Bukannya saya mengharapkan akan lahirnya seorang nabi di tanah nusantara, tetapi kita memang membutuhkan kehadiran men of words yang berjuang membawa pemikiran-pemikiran baru sebagai pembentukan tatanan kekuasaan yang lebih baik, sekaligus membawa suatu eksistensi material keadilan sosial yang nyata. Akui saja rakyat kita sekarang butuh sesuatu yang nyata, tak sebatas ide. Indonesia membutuhkan men of words yang tidak berusaha jelas menyatakan posisi dan keberpihakan tanpa kepentingan. Men of words yang tidak memperjuangkan satu kelas. Men of words yang dapat menjadi bapak bangsa Indonesia baru.

Bagi saya, men of words pernah lahir sebagai manusia nusantara. Kelahiran mereka di pada kohort yang sama mengakibatkan Indonesia memiliki satu generasi gemilang yang belum pernah ada sebelumnya. Dan pada kurun itulah diproklamirkan nusantara sebagai suatu negara merdeka.

Soekarno, di usia 25 tahun, terlepas setuju atau tidak terhadap aliran politik yang diyakininya, telah mencoba meramu ideologi-ideologi besar yang menjadi paham berbagai golongan yang hidup subur saat itu. Soekarno mencoba persatukan pikiran para tokoh pergerakan untuk menjadi penghantar sebuah semangat, mendirikan sebuah negeri bernama Indonesia. Di sudut lain terdapat Mohammad Hatta yang di usia 25 tahun telah menjadi kampiun kalangannya. Pada usia semuda itu, Hatta bersama teman-temannya seperti Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojodiningrat berjuang merealisasikan apa yang terbaik untuk bangsanya. Hal ini dibuktikannya dalam salah satu pidatonya di Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan di Gland, Swiss, 1927, berjudul L’Indonesie et son Probleme de I’ Independence (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan).

Pada sudut yang lain lagi, Sutan Sjahrir, di umur 18 tahun telah termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesië. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang di tahun berikutnya menelurkan kongres paling monumental Indonesia, Konger Pemuda Indonesia dengan Sumpah Pemuda-nya. Atau lihat sudut Tan Malaka yang di umur 28 tahun telah menulis Naar de Republik  Indonesia (Menuju Republik Indonesia) kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia di Bangkok, pada tahun 1927, demi memperjuangkan kemerdekaan internasional Indonesia. Di usia 25 tahun, Tan Malaka sudah berani tampil di depan Kongres Komunis Internasional ke-4 tahun 1922. Tidak main-main, pidatonya tentang Komunis dan Pan-Islamisme menentang tesis yang didraf oleh Lenin pada Kongres sebelumnya.

Mereka yang tersebut di atas hanya secuil dari banyak pemuda generasi gemilang Indonesia. Pemuda Indonesia yang tidak asal berani melawan dan berteriak, tetapi juga cerdas tiada tara dan mendukung kerakyatan. Untuk membangun bangsa yang besar dan bermartabat bangsa ini tak hanya butuh politikus, tetapi juga sastrawan, agamawan dan budayawan. Manusia-manusia seperti Hamka (44 tahun saat 1945), Armijn Pane (44), Marah Roesli (56), Nur Sutan Iskandar (52), Sutan Takdir Alisjahbana (44), Chairil Anwar (23),  Mohammad Yamin (42), A.A. Maramis (48), Achmad Soebardjo Djojoadisurjo (49), Abikoesno Tjokrosoejoso (48), Mohammad Natsir (37), Sutan Syahrir (36), Mr. Mohammad Roem (37), dan KH. Wahid Hasyim (31 tahun), dll. Merekalah generasi gemilang, pintar, rendah diri, banyak akal, tahu rakyat, pemikir dan pemberani. Dari hasil kerja keras orang-orang seperti mereka, pagi hari di bulan puasa, Jumat Legi, 17 Agustus 1945, Republik Indonesia menjadi senyata matahari yang tak akan mau tenggelam. Akankah generasi ini berulang? Wallahualam. Mari kita mulai membangun Indonesia baru, setidaknya dari jalan pertama: Gotong Royong.

 

Juni 2011

 

Referensi

Djalan Sedjarah Dunia. Armijn Pane, 1954.

Kepala Negara. Niccolo Machiavelli, 1959.

Menulis Dalam Air. Rosihan Anwar, 1983.

Pak Harto: The Untold Stories, 2011.

Pengantar Ilmu Antropologi. Koentjaraningrat, 1989.

Perkisahan Nusa. Rosihan Anwar, 1986.

Sosialisme Indonesia. Ruslan Abdulgani, 1961.

Tokoh-Tokoh Muda Diperlukan. Imam B. Prasodjo dalam Garuda Inflight Magazine.

Zamrud Khatulistiwa. Ridwan Saidi, 1993.

Masalalu Selalu Aktual. P. Swantoro, 2007

 

 

Redaksi Kibul.in membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam media ini. Kami menerima tulisan berupa cerita pendek, puisi, esai, resensi buku, dan artikel yang bernafaskan sastra, seni, dan budaya. Selain itu, kami juga menerima terjemahan cerpen dan puisi.

Silakan mengunjungi halaman cara berkontribusi di: http://kibul.in/cara-berkontribusi

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *