[Ngibul #8] Komunistophobia: Wacana yang Terus Direproduksi

Posted: 27 March 2017 by Fitriawan Nur Indrianto

Suasana pasar itu tampak lengang lengang saja. Transaksi jual beli sebagaimana adanya. Keramaian hanya soal tawar menawar dan geguyonan di antara sesama pedagang atau dengan pembeli. Seorang ibu-ibu, menenteng tas di pundaknya berjalan pelan sambil melihat-lihat kemungkinan barang yang akan dibeli. Tapi keadaan tiba-tiba riuh ketika sang ibu menyadari bahwa seorang lelaki telah mengambil dompet di dalam tasnya. Lelaki itu kemudian diteriaki “Copet!”. Sontak semua yang ada di pasar itu geger mengejar sang copet. Ia terus berlari dikejar kawanan, hampir-hampir bisa meloloskan diri sebelum salah satu dari kawanan berteriak sambil menuding “PKI!!”. Lelaki itu bagai dihujam meteor dari langit–jatuh tersungkur. Di depan kerumunan ia mengiba, memohon ampun sambil berkata

“Saya bukan PKI, saya hanya copet!”

Narasi itu saya dapat beberapa tahun silam ketika mengikuti kelas antropologi politik semasa S1.  Konon menurut dosen pengampu, kisah itu merupakan sebuah kisah nyata. Narasi itu pula yang membawa saya mengingat banyak hal – membawa saya terseret jauh dalam persoalan-persoalan yang mendengung di luar dan di dalam kepala. Ada hal-hal menarik yang dapat kita lihat dari narasi di atas. Salah satunya, narasi tersebut membawa saya jauh menelisik ke dalam alam Orde Baru, satu usia panjang Rezim kekuasaan di Indonesia yang menempatkan komunistophobia sebagai salah satu kekuatan hegemonik utama dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

Saya termasuk generasi terakhir yang merasakan keberadaan Rezim tersebut – masih menjadi bagian dari masyarakat yang setiap tanggal 30 September malam duduk beramai-ramai di depan televisi  menyaksikan film garapan Arifin C Noor, Penumpasan Pengkhianatan G30 S PKI 1)Film ini kemudian diadaptasi menjadi novel oleh Arswendo Atmowiloto dengan judul Pengkhianatan G30S/PKI. Wijaya Herlambang dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965. Bagaimana Orde Baru Melegitimiasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film menyatakan bahwa film ini diproduksi bukan sebagai film fiksi melainkan sebagai film dokumenter dengan narasi yang diarahkan sesuai dengan argumen Nugroho Notosusanto bahwa PKI merupakan satu-satunya pelaku dalam peristiwa 30 September 1965.  Sayangnya, waktu itu saya masih usia sekolah dasar, belum sanggup memahami isi apalagi menerima pesan yang hendak disampaikan film tersebut.  Alih-alih tertarik, saya justru selalu ketakutan, bukan pada adegan pembantaian para perwira Angkatan Darat yang merupakan klimaks dari film tersebut, melainkan pada adegan-adegan awal ketika tokoh Soekarno dimunculkan dalam kebimbangannya serta  gambar relief-relief perjuangan yang ditampilkan – didramatisasi dengan efek suara yang mencekam. Saya tidak pernah benar-benar menyelesaikan film itu sewaktu kecil, hanya sepotong-sepotong saja tanpa benar memahami maksudnya. Saya bahkan menganggap film tersebut tidak kalah seram dibanding film horor yang dibintangi Suzanna.

Praktis, film tersebut baru bisa saya tonton sampai selesai ketika sudah menjadi mahasiswa, dan ketika zaman sudah memasuki alam reformasi yang menempatkan Orde Baru sebagai sebuah rezim yang memiliki stereotip negatif, otoriter, korup, militeristik dan sebagainya. Wacana-wacana anti Orde Baru pun terus berdengung di luaran. Sebagaimana gairah kebebasan yang mengiringi gaung reformasi, buku-buku sejarah yang berbeda versi dengan apa yang dikehendaki rezim sebelumnya bermunculan. Segalanya bebas untuk diakses, sehingga setidaknya saya pun dapat membaca  buku sejarah dengan berbagai versi, termasuk buku sah rezim Orde Baru (Sejarah Nasional Indonesia semua jilid) 2)Buku ini merupakan narasi sejarah yang disusun sebagai buku standar sejarah nasional Indonesia khususnya sebagai buku pegangan bagi pelajar tingkat SMTA dan SMTP. Buku ini disusun oleh tim yang diketuai oleh Prof. Nugroho Notosusanto sejarawan dari Universitas Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan di masa Orde Baru. Selain itu, Nugroho Notosusasanto pernah ditunjuk oleh Panglima ABRI, Jendral Nasution sebagai Kepala pusat Sejarah ABRI (lihat buku McGregor,K. Ketika Sejarah Berseragam. Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia (2008).  dan buku-buku lain yang isinya kadang beda versi, menguak hal-hal yang tidak terungkap maupun bertentangan dengan narasi Orde Baru. Praktis isi kepala saya menjadi berbenturan satu sama lain. Belum lagi saya lahir di keluarga dengan Bapak dan Ibu yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sepenuhnya mendukung Orde Baru dan memiliki kakek pejuang 45 yang sepenuhnya anti komunis. Hal tersebut semakin menambah kerunyaman wacana. Hingga pada akhirnya saya (barangkali mewakili yang lain) menjadi sebuah generasi yang menyerupai gentong, menampung segala arus wacana dari berbagai arah.

Menjadi generasi yang berada dalam masa transisi wacana memang bukan persoalan yang mudah. Dalam banyak sisi, kehausan untuk melihat sesuatu dengan gamblang begitu besar. Akan tetapi berbagai wacana yang mengisi kepala menjadi begitu banyak, saling berbenturan, abu-abu, sekaligus tidak pernah jelas manakah versi yang dapat dipercaya. Pada akhirnya semua cerita hanya lalu lalang di kepala. Meskipun begitu tentu ada beberapa hal yang bisa dilihat juga dihayati.

Persoalan mengenai komunisme memang merupakan persoalan pelik, bukan hanya di Indonesia melainkan juga di Dunia. Dalam konteks sejarah, tidak bisa dipungkiri bahwa komunisme yang berakar dari ajaran Marxisme yang kemudian diadopsi Lenin hingga menjadi Marxisme-Leninisme telah menjadi ideologi dasar perkembangan partai komunis yang kemudian menjadi satu kekuatan ideologi negara-negara seperti Uni Republik Sosialis Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Sosialis Vietnam, termasuk juga Indonesia khususnya pada dekade 1960-an. Komunisme juga pernah menjadi kekuatan dominan dan mencengkram separuh belahan dunia pada waktu itu. Di Indonesia sendiri, Komunisme menjadi ideologi yang populer sekaligus termanifestasi sebagai praktek berpolitik yakni dengan terbentuknya partai politik yang dikenal dengan nama Partai Komunis Indonesia (meskipun sejarah partai ini sudah muncul sejak zaman pergerakan nasional, kemudian menjelma menjadi berbagai versi)3)Kemunculan partai berhaluan Marxisme pertama kali pada tahun 1914 dengan berdirinya Indische Sociaal-Democratiche Vereninging (ISDV) yang kemudian bersekutu dengan Sarekat Islam (SI). pada kelanjutannya, ISDV yang semula banyak digawangi oleh golongan Eropa kemudian dipimpin oleh Pribumi diantara Semaun dan Darsono hingga pada tahun 1020 ISDV kemudian diganti dengan nama Partai Komunis Indonesia (Notosusanto dan Pusponegoro,1984:198-208) -yang menjadi salah satu kekuatan besar pada dekade 1960-an sebelum kehancurannya pasca peristiwa 30 September. Dalam konteks itu pula, komunisme tak urung meninggalkan jejak suram. Di Rusia, rezim Stalin pernah menjelma menjadi rezim berdarah yang membantai ribuan orang demi melanggengkan kekuasaannya. Sementara itu, di Indonesia sendiri, berbagai peristiwa berdarah juga melibatkan keberadaan partai ini. Tahun 1926 PKI melakukan serangkaian percobaan pemberontakan melawan kekuasaan kolonial dan bisa dikatakan “konyol”4)Kekonyolan itu muncul karena berdasarkan data sejarah keputusan adanya aksi disepakati dalam waktu singkat melalui pertemuan di Prambanan yang tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh besar PKI. Bahkan Tan Malaka, salah satu tokoh besar PKI waktu itu juga tidak sepakat dengan hasil putusan. Tetapi dalam perspektif lain, peristiwa itu dianggap sebagai perlawanan terhadap kekuasaan Kolonial Belada di zaman modern., mengakibatkan banyak anggotanya ditangkap dan diasingkan ke Bovel Digoel. Tahun 1948 terjadi Madiun Affair, konfik berdarah yang menyebabkan banyak korban bergelimpangan sebagai akibat keputusasaan  dari  kelompok yang berhaluan kiri tersebut dalam situasi pelik Republik saat itu 5)Dalam bukunya berjudul Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hok Gie menyajikan uraian secara rinci mengenai peristiwa tersebut yang dilengkapi data dari berbagai sumber. Rentetan peristiwa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut dijelaskan dengan baik oleh Soe Hok Gie termasuk konflik-konflik internal di kalangan faksi angkatan darat dan munculnya front Nasional sebagai pemerintahan tandingan atas kepemimpinan RI dibawah Soekarno dan kabinet Hatta.. Tahun 1965 juga terjadi insiden berdarah yang kembali melibatkan PKI dalam arus politik dewasa itu, dan mengakibatkan rentetan panjang genosida yang  tidak saja menempatkan PKI sebagai pelaku, kambing hitam, tetapi juga korban pasca peristiwa tersebut.6)Menurut catatan Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, sejak Oktober 1965 penghacuran dan pembunuhan masal terhadap anggota dan simpatisan PKI di mulai. kekerasan terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan PKI terjadi di seluruh daerah, tetapi pembunuhan massal yang terburuk terjadi di Jawa dan Bali. Dari sumber sumber yang diambil dari para ahli, Riclkefs menyatakan bahwa setidaknya setengah juta orang tewas meskipun jumlah itu tak pernah pasti karena tidak ada seorangpun yang menghitungnya.. Selain itu ribuan orang ditahan dan dihukum tanpa proses pengadilan. sebagian besar diasingkan ke Pulau Buru (Ricklefs, 2008:594-586). Catatan mengenai hal ini salah satunya dalam tulisan Soe hok Gie berjudul Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-Besaran di Bali. Zaman Peralihan. (sayangnya sampai tulisan ini diterbitkan penulis belum bisa mengakses buku tersebut).

Pada akhirnya Partai Komunis Indonesia dibubarkan. Ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme resmi dilarang di Indonesia melalui TAP MPRS NO XXV tahun 1966 dan masih berlaku sampai detik ini. Implikasi keberadaan ketetapan tersebut memang besar. Di masa Orde Baru, pembicaraan mengenai komunisme merupakan sesuatu yang tabu sekaligus berbahaya. Dalam ranah akademik, pembelajaran mengenai Marxisme dalam sudut keilmuan pun sangat dibatasi. Dalam ranah sastra, implikasi ketetapan tersebut dibarengi dengan pelarangan terhadap buku-buku Eks Lekra, sebuah lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Para penulis eks Lekra pun kesulitan untuk menerbitkan  karya-karyanya. Sastrawan sekelas Pramoedya Ananta Toer pun musti menyelundupkan karya-karya tulisannya agar bisa terbit7)Pelarangan terhadap buku buku eks-Lekra diperkuat  dengan adanya  Penpres No 4/1963 yang kemudian diadopsi kembali oleh Rezim Orde Baru dengan mengganti beberapa kata kunci. Penpres tersebut kemudian terus menjad dasar pelarangan buku di Indonesia pada zaman Orde Baru, meluas dari hanya buku buku komunisme tetapi juga buku buku lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum (baca buku Menentang Peradaban: Pelarangan buku di Indonesia: 1999). Di samping itu, akses terhadap pembacaan karya-karya mereka juga dibatasi. Memiliki buku Tetralologi Buru misalnya, akan mendapatkan konsekuensi hukum yang besar. Salah satu faktanya adalah ditangkapnya tiga mahasiswa di Yogyakarta yang terbukti memiliki dan mengedarkan buku karya Pramoedya Ananta Toer tersebut.

Ketika gaung reformasi begitu besar pasca peristiwa 1998, usaha untuk menghapus ketetapan itu sempat diwacanakan di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, wacana itu ditentang habis-habisan hingga urung dilakukan. Komunisme masih dianggap sebagai sebuah ideologi yang berbahaya, sebuah bahaya laten yang bisa mencengkam keutuhan NKRI. Meskipun ajaran masih dilarang, berbagai usaha untuk memperbaiki masalah-masalah disebabkan oleh konflik dimasa lalu telah dilakukan. Upaya rekonsiliasi dengan mempertemukan para korban tragedi 1965 dari berbagai pihak yang sebelumnya bertentangan pun sempat dilaksanakan, jauh setelah reformasi berjalan lebih dari sepuluh tahun. Banyak hasil yang di dapat. Upaya-upaya menghapus trauma masa lalu tersebut digalakkan sebagai upaya menjembatani sentimen-sentimen yang terus menerus ada. Meskipun upaya tersebut tak urung mendapatkan pertentangan di sana-sini.

Generasi Y (yakni generasi yang lahir antara 1980an sampai 2000an) merupakan generasi yang berjarak dengan peristiwa-peristiwa sejarah 1965 dan sebelumnya. Sama halnya dengan generasi pasca reformasi 1998  yang juga memiliki rentang waktu yang jauh dengan peristiwa tersebut. Meskipun begitu, seperti yang juga saya alami, generasi ini terus menerus mendapatkan wacana seputar peristiwa sejarah tersebut. Ada yang beruntung mendapatkan banyak wacana, sehingga mampu melihat wacana sejarah sebagai sebuah kerja historiografi yang tentu tidak pernah terlepas dari kekuasaan. Tetapi ada pula yang hanya menerima satu wacana tunggal saja apakah itu versi A atau B. Tak bisa dipungkiri, pada setiap individu, wacana-wacana tersebut menjelma sebagai sebuah pengetahuan yang seringkali juga diimani, tanpa pernah tau apa yang sebenarnya terjadi. Wacana-wacana yang diterimanya ikut membentuk bayangan-bayangan mereka terhadap masa lalu. Tak bisa dipungkiri juga, wacana-wacana tersebut terus direproduksi. Di satu sisi, muncul wacana mengenai komunistophobia, di sisi lain muncul wacana anti narasi Orde Baru. Permasalahannya, dalam konteks dewasa ini sering kita jumpai narasi-narasi yang “menggelikan”.

Sebagai contoh, kita sering melihat meme atau ujaran ujaran yang berbunyi  “piye le kabare? Penak jamanku To” dengan gambar mantan Presiden Soeharto yang tersenyum. Fenomena tersebut menunjukkan banyak hal, tetapi salah satunya adalah kecenderungan pemujaan terhadap rezim Orde Baru. Meskipun di sisi lain, meme tersebut bisa juga merupakan kritik terhadap kondisi sosial sekarang yang dianggap tidak lebih baik. Fenomena lain misalnya muncul ketika FPI kembali mendengungkan bahaya laten komunis. Habieb Rizieq, salah satu tokoh pembesar FPI sempat menyinggung peredaraan uang baru yang dianggap memasukkan unsur-unsur komunis di dalamnya.  Dari fenomena-fenomena tersebut, nampak bahwa komunistophobia masih terus didengungkan, menjadi sebuah wacana hegemonik yang ditujukan untuk memproduksi kembali kebencian dan ketakutan terhadap bahaya munculnya Partai Komunis Indonesia. Yang berbahaya, wacana-wacana tersebut justru seringkali didengungkan dan dipelintir oleh sebagian kalangan untuk menyerang kedudukan pemerintahan yang sah.

Dibandingkan isu terorisme maupun radikalisme Islam (dan isu separatisme, radikalisme, dan gerakan kekerasan lain) yang sedang melanda berbagai belahan dunia, isu komunisme nampaknya masih subur di alam keIndonesiaan. Masalah yang muncul memang komunisme sering diidentikan berseberangan dengan paham-paham keagamaan khususnya Islam. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa perseteruan antara ideologi agama dan komunis merupakan salah satu fakta sejarah. Presiden Soekarno pun pernah mencoba mendamaikan dan menggabungkan ideologi-ideologi tersebut dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis) namun kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kesatuan tersebut sulit diwujudkan.

Terlepas dari fakta-fakta itu, komunisme memang pernah menjadi sebuah ideologi yang membawa masyarakat Indonesia dalam fase yang suram. Komunisme, dalam hitam-putihnya pernah menjadi sebuah gerakan yang radikal, menghantam lawan-lawan politiknya yang berseberangan haluan. Barangkali ia memang tidak cocok untuk alam keIndonesiaan yang cenderung demokratis. Sama halnya, ideologi radikal lainnya, termasuk Islam radikal yang juga dipandang tidak cocok di alam keIndonesiaan yang lebih akrab dengan Islam nusantaranya yang cenderung moderat. Tetapi justru yang menurut saya berbahaya pada masa sekarang ini adalah wacana komunistophobia yang terus didengungkan. Narasi saya di awal menunjukkan bahwa orang dengan serta merta, konyol dan ngawur bisa saja menuduh orang sebagai komunis atau simpatisan komunis. Dengan adanya peraturan yang masih melarang ajaran tersebut, stigma komunis yang dilekatkan pada seseorang, organisasi atau bahkan rezim dapat berdampak pada hal-hal yang jauh lebih besar dan mengkhawatirkan. Menuduh seseorang, organisasi, atau rezim dengan stigma tersebut bahkan dapat memicu kebencian yang boleh jadi tidak berdasar dan membawa ke dalam potensi konflik maupun  kekerasaan. Kita harus sadar, bahwa kebencian-kebencian itu senantiasa dipupuk dan masih melekat dalam pribadi-pribadi tertentu. Jika hal itu dibiarkan barangkali akan sangat berbahaya terlebih jika masih ada orang yang dengan mudah menuduh orang lain misal sebagai “antek komunis”.

Sama halnya dengan kasus komunisme, menuduh suatu golongan tertentu sebagai Islam radikal misalnya juga berbahaya. Hanya karena memenuhi panggilan sunah, orang bisa dicap sebagai teroris dan sebagainya tanpa kita benar-benar tau hal yang sebenarnya. Tidak hanya pada persoalan itu, sentimen etnis dan agama juga menimbulkan dampak adanya rasisme. Seringkali dewasa ini kita mendengar istilah “china”, “kristenisasi”, “kearab-araban” dan sebagainya. Potensi itu tumbuh subur, apalagi jika kita hubungkan dengan konteks pilkada Jakarta saat ini. Dalam konteks ini, mereka yang terlibat dalam perang-perang stigma itu bukan saja muncul dalam ranah mereka yang berada dalam panggung politik, tetapi juga masuk ke dalam diri anak-anak muda, generasi-generasi canggung yang masih ingusan. Perang di media sosial tak urung menunjukkan kenyataan tersebut. Kita tentu akan miris membayangkan apa yang akan terjadi kemudian jika wacana-wacana kebencian itu terus didengungkan.

Dalam alam keIndonesiaan yang plural, ujaran-ujaran kebencian sangatlah berbahaya. Tak bisa dipungkiri bahwa generasi muda menjadi lahan subur bagi tumbuhnya radikalisme dalam bentuk apapun. Alih alih mencari damai, mencari kesamaan dan menepikan perbedaan, justru wacana sentimen dan stereotip malah menjadi ajang unjuk gigi. Mau tidak mau kita harus pula menyadari bahwa wacana-wacana tersebut terus diproduksi dan direproduksi. Barangkali kita sendiri tak sadar menjadi bagian dari produsen tersebut, bisa juga sebagai distributor ataupun konsumennya. Generasi muda tentu harus tetap kritis dan waspada. Mereka yang memiliki jiwa nasionalis tentu harus bisa memilah dan memilih, sebab 10 atau 20 tahun mendatang, estafet kepemimpinan negeri akan jatuh ke tangan kita. Entah komunisme, radikalisme islam, atau paham-paham yang memang merusak (biasanya diikuti oleh orang orang ekstrimis dan fanatis) harus kita singkiri dan waspadai. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mengambil yang putih dari yang dianggap hitam. Sebab pada akhirnya tidak ada yang benar-benar hitam maupun benar benar putih selama masih dalam kerangka mencari kebenaran. Apakah kita akan terus mewarisi hal-hal yang begitu pelik di masa kini ataukah berupaya membangun generasi yang benar benar bersih, tanpa sentimen, rasa takut dan kebencian?  Bagaimanapun itu merupakan sebuah pilihan.

 

* Foto karya Amalya Suchy Mustikapurnamasari.

Redaksi Kibul.in membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam media ini. Kami menerima tulisan berupa cerita pendek, puisi, esai, resensi buku, dan artikel yang bernafaskan sastra, seni, dan budaya. Selain itu, kami juga menerima terjemahan cerpen dan puisi.

Silakan mengunjungi halaman cara berkontribusi di: http://kibul.in/cara-berkontribusi/

 

Pendapat Anda:

References   [ + ]

1. Film ini kemudian diadaptasi menjadi novel oleh Arswendo Atmowiloto dengan judul Pengkhianatan G30S/PKI. Wijaya Herlambang dalam buku Kekerasan Budaya Pasca 1965. Bagaimana Orde Baru Melegitimiasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film menyatakan bahwa film ini diproduksi bukan sebagai film fiksi melainkan sebagai film dokumenter dengan narasi yang diarahkan sesuai dengan argumen Nugroho Notosusanto bahwa PKI merupakan satu-satunya pelaku dalam peristiwa 30 September 1965
2. Buku ini merupakan narasi sejarah yang disusun sebagai buku standar sejarah nasional Indonesia khususnya sebagai buku pegangan bagi pelajar tingkat SMTA dan SMTP. Buku ini disusun oleh tim yang diketuai oleh Prof. Nugroho Notosusanto sejarawan dari Universitas Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan di masa Orde Baru. Selain itu, Nugroho Notosusasanto pernah ditunjuk oleh Panglima ABRI, Jendral Nasution sebagai Kepala pusat Sejarah ABRI (lihat buku McGregor,K. Ketika Sejarah Berseragam. Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia (2008).
3. Kemunculan partai berhaluan Marxisme pertama kali pada tahun 1914 dengan berdirinya Indische Sociaal-Democratiche Vereninging (ISDV) yang kemudian bersekutu dengan Sarekat Islam (SI). pada kelanjutannya, ISDV yang semula banyak digawangi oleh golongan Eropa kemudian dipimpin oleh Pribumi diantara Semaun dan Darsono hingga pada tahun 1020 ISDV kemudian diganti dengan nama Partai Komunis Indonesia (Notosusanto dan Pusponegoro,1984:198-208
4. Kekonyolan itu muncul karena berdasarkan data sejarah keputusan adanya aksi disepakati dalam waktu singkat melalui pertemuan di Prambanan yang tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh besar PKI. Bahkan Tan Malaka, salah satu tokoh besar PKI waktu itu juga tidak sepakat dengan hasil putusan. Tetapi dalam perspektif lain, peristiwa itu dianggap sebagai perlawanan terhadap kekuasaan Kolonial Belada di zaman modern.
5. Dalam bukunya berjudul Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Soe Hok Gie menyajikan uraian secara rinci mengenai peristiwa tersebut yang dilengkapi data dari berbagai sumber. Rentetan peristiwa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut dijelaskan dengan baik oleh Soe Hok Gie termasuk konflik-konflik internal di kalangan faksi angkatan darat dan munculnya front Nasional sebagai pemerintahan tandingan atas kepemimpinan RI dibawah Soekarno dan kabinet Hatta.
6. Menurut catatan Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, sejak Oktober 1965 penghacuran dan pembunuhan masal terhadap anggota dan simpatisan PKI di mulai. kekerasan terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan PKI terjadi di seluruh daerah, tetapi pembunuhan massal yang terburuk terjadi di Jawa dan Bali. Dari sumber sumber yang diambil dari para ahli, Riclkefs menyatakan bahwa setidaknya setengah juta orang tewas meskipun jumlah itu tak pernah pasti karena tidak ada seorangpun yang menghitungnya.. Selain itu ribuan orang ditahan dan dihukum tanpa proses pengadilan. sebagian besar diasingkan ke Pulau Buru (Ricklefs, 2008:594-586). Catatan mengenai hal ini salah satunya dalam tulisan Soe hok Gie berjudul Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-Besaran di Bali. Zaman Peralihan. (sayangnya sampai tulisan ini diterbitkan penulis belum bisa mengakses buku tersebut).
7. Pelarangan terhadap buku buku eks-Lekra diperkuat  dengan adanya  Penpres No 4/1963 yang kemudian diadopsi kembali oleh Rezim Orde Baru dengan mengganti beberapa kata kunci. Penpres tersebut kemudian terus menjad dasar pelarangan buku di Indonesia pada zaman Orde Baru, meluas dari hanya buku buku komunisme tetapi juga buku buku lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum (baca buku Menentang Peradaban: Pelarangan buku di Indonesia: 1999

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *